Utut Adianto Tegaskan Prinsip Bebas Aktif Tetap Jadi Pedoman Utama Indonesia
Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto, dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tetap berkomitmen penuh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global, termasuk pasca keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat.
Bergabung dengan BRICS untuk Kepentingan Ekonomi Nasional
Utut menjelaskan bahwa langkah Indonesia bergabung dengan BRICS semata-mata bertujuan untuk memperluas pasar ekonomi dan mendorong pertumbuhan nasional. Keanggotaan ini dinilai memberikan peluang besar, mengingat negara-negara BRICS mencakup sebagian besar populasi dunia.
"Tujuan utama kita adalah memperluas pasar dan memperkuat ekonomi. Ini bukan soal berpihak, tetapi bagaimana Indonesia bisa mengambil manfaat di tengah percaturan global," ujar Utut dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 22 April 2026.
Ia juga menepis kekhawatiran bahwa masuknya Indonesia ke BRICS maupun kerja sama pertahanan dengan AS akan menggeser posisi Indonesia menjadi bagian dari aliansi tertentu. Utut memastikan Indonesia tidak akan terjebak dalam blok kekuatan manapun.
"Kita tetap bebas aktif. Tidak masuk aliansi militer," tegas Utut. "Justru ini menjadi nilai tambah karena kita bisa bersahabat dengan semua pihak."
Kerja Sama Pertahanan dengan AS Tidak Ganggu Kedaulatan Udara
Terkait kesepakatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan AS yang ditandatangani di Pentagon pada Senin, 13 April lalu, Utut menegaskan bahwa tidak ada pemberian akses bebas terhadap wilayah udara Indonesia.
"Kedaulatan udara tetap mutlak. Tidak ada itu akses bebas," tegasnya. "Semua tetap harus melalui izin sesuai aturan yang berlaku."
Utut menjelaskan bahwa kerja sama tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas pertahanan melalui tiga pilar utama:
- Modernisasi alat utama sistem senjata dan transfer teknologi
- Pendidikan militer profesional
- Peningkatan interoperabilitas melalui latihan bersama seperti Super Garuda Shield
Tanggapi Keberadaan Kapal Militer AS di Selat Malaka
Utut juga menanggapi kekhawatiran terkait keberadaan kapal militer AS di Selat Malaka. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan selama tidak melanggar kedaulatan Indonesia.
"Indonesia tidak dalam posisi bermusuhan dengan negara manapun. Selama melintas sesuai aturan internasional dan menghormati wilayah kedaulatan, tidak perlu dikhawatirkan," ujar Utut.
Rencana Pemanggilan Menhan dan Komitmen Perdamaian Dunia
Di sisi lain, Utut berencana memanggil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengklarifikasi sejumlah isu strategis, termasuk kerja sama pertahanan tersebut. Rapat kerja dijadwalkan setelah masa reses yang dipercepat pada pertengahan Mei 2026.
Terkait misi perdamaian TNI di bawah naungan UNIFIL, Utut secara pribadi menyatakan bahwa Indonesia sebaiknya tetap melanjutkan komitmennya. Ia menilai keikutsertaan Indonesia merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia.
"Kita sudah berkomitmen. Sebaiknya tidak ditarik," kata Utut. "Yang penting kita pastikan perlindungan maksimal bagi prajurit kita."
Dorong Penguatan Kemandirian Pertahanan Nasional
Selain itu, Utut juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian pertahanan nasional, termasuk pengembangan teknologi militer dalam negeri. Ia menekankan bahwa Indonesia harus bertransformasi dari sekadar pembeli menjadi produsen alat pertahanan.
"Kalau kita ingin kuat, kita harus punya saintis dan teknologi sendiri. Tidak bisa terus bergantung sebagai pembeli," ujar Utut.
Revisi UU PSDN Masih Ditunda
Dalam kesempatan yang sama, Utut mengungkapkan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional masih ditunda. Hal ini menyusul adanya catatan dari Mahkamah Konstitusi yang meminta sejumlah perbaikan.
"Revisi belum menjadi prioritas karena pemerintah sebagai pengguna belum siap. Kita tunggu kesiapan dari pihak eksekutif," kata Utut.
Ajakan untuk Menjaga Persatuan Nasional
Menutup pernyataannya, Utut mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan nasional di tengah situasi global yang semakin kompleks.
"Kita harus tetap solid. Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan tetap berorientasi pada perdamaian," pungkas Utut Adianto.
