Surya Paloh Pertimbangkan Koalisi Permanen, PDIP Tolak, Golkar Dukung
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, akhirnya angkat bicara mengenai wacana pembentukan koalisi permanen yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan partai politik. Dalam pernyataannya, Paloh mengungkapkan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan, dengan penekanan pada tujuan utama politik untuk kemajuan bangsa.
NasDem: Koalisi Permanen Bisa Dipertimbangkan, Tapi Prioritas Kemajuan Bangsa
Dalam keterangan kepada wartawan pada Sabtu, 21 Februari 2026, Surya Paloh menyatakan, "Koalisi permanen boleh saja dipertimbangkan, enggak ada masalah. Tetapi belum kita putuskan kan. Pertimbangan bagus." Namun, ia menegaskan bahwa esensi terpenting dari politik adalah mendorong kemajuan Indonesia, bukan sekadar pengaturan koalisi.
Paloh menambahkan, "Sekali lagi esensi yang paling utama, gol besar kita apa? Jawabannya sederhana: kemajuan kita dalam berbangsa dan bernegara." Ia juga menyoroti pentingnya mengurangi sekat-sekat sosial dalam kehidupan politik, seperti perbedaan suku, agama, dan latar belakang sosial, yang menurutnya harus dinomorduakan atau dihilangkan untuk mencapai persatuan.
Ketika ditanya mengenai dukungan NasDem terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk periode kedua, Paloh memberikan jawaban normatif, "Ah itu nanti kita sudah pikirkan. Kan kita ada di sana." Hal ini menunjukkan bahwa partainya masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan final.
PDIP: Koalisi Permanen Hanya dengan Rakyat, Bukan Partai Lain
Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak wacana koalisi permanen antarpartai. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa bagi partainya, koalisi permanen hanya berlaku dengan rakyat, sesuai dengan prinsip kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Hasto menyatakan, "Kalau bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu dengan rakyat. Karena sistem politik kita pascajatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Itu yang dipegang oleh PDI Perjuangan." Meski demikian, ia menghormati kedaulatan partai lain yang menggagas kerja sama permanen, tanpa berniat mencampuri.
Ia juga mengingatkan bahwa fokus seharusnya pada pekerjaan rumah yang lebih mendesak bagi bangsa, seperti isu kemanusiaan, ketimbang persoalan elektoral yang masih jauh. "Pemilu masih jauh. Apa yang terjadi di NTT, ada anak sekolah bunuh diri karena tidak bisa membeli alat tulis, itu pukulan kemanusiaan dan tamparan buat kita semua. Jangan bawa demokrasi ini hanya elektoral, lebih baik bicara demokrasi untuk rakyat," tandas Hasto.
Golkar: Dorong Koalisi Permanen untuk Dukung Kebijakan Pemerintah Jangka Panjang
Sementara itu, Partai Golkar justru mendorong pembentukan koalisi permanen. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengungkapkan bahwa koalisi permanen diperlukan untuk mendukung semua kebijakan pemerintah, baik dalam situasi menguntungkan maupun saat menghadapi tantangan.
Sarmuji menuturkan, "Dalam keadaan yang barangkali masih memerlukan dukungan, Golkar tidak akan pernah lari dari kesepakatan koalisi. Jadi kita dorong koalisi permanen." Ia bahkan menyebutkan bahwa konsep ini bisa diterapkan untuk jangka panjang, bukan hanya hingga 2029, dengan pembicaraan intensif antarpartai.
Sebagai informasi, saat ini hampir semua partai di Parlemen Senayan menyatakan dukungan untuk berkoalisi dengan Pemerintahan Prabowo, kecuali PDIP yang memposisikan diri sebagai partai penyeimbang. Dinamika ini menunjukkan perbedaan pendapat yang tajam di antara partai politik mengenai masa depan koalisi di Indonesia.
