Ketua DPR RI Puan Maharani Soroti Pengawasan Haji 2026 hingga Kasus Kekerasan Seksual di Kampus
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu prioritas yang menjadi fokus pengawasan anggota dewan dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21 April 2026. Puan menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini, yang dimulai dengan keberangkatan jemaah ke Tanah Suci.
"Izinkanlah saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah haji kepada lebih dari 204.000 jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada esok hari, Rabu, 22 April 2026. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan kelancaran dalam setiap rangkaian ibadah, kesehatan selama perjalanan, serta keselamatan hingga kembali ke Tanah Air," ujar Puan dalam pidatonya.
Pencapaian Legislasi dan Pengawasan DPR
Selama masa persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan dua Rancangan Undang-Undang yang disahkan hari itu. Kedua UU tersebut adalah Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).
Puan menjelaskan bahwa UU Pelindungan Saksi dan Korban bertujuan memperkuat lembaga terkait dalam sistem peradilan pidana, sementara UU PPRT hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga, mengubah hubungan kerja dari informal menjadi diakui secara profesional. "Undang-Undang ini bertujuan menata ulang hubungan kerja Pekerja Rumah Tangga dari yang semula informal menjadi memiliki kepastian hukum," jelasnya.
Selain itu, DPR juga menetapkan tiga RUU sebagai usul inisiatif, termasuk perubahan atas UU Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Hak Cipta. Dewan masih terus menyusun sejumlah RUU lainnya untuk diajukan sebagai inisiatif DPR RI.
Fungsi Anggaran dan Tantangan Fiskal
Dalam fungsi anggaran, Puan menyoroti APBN Tahun Anggaran 2026 yang menghadapi tekanan global akibat dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia. Ia menekankan bahwa Pemerintah harus mengambil langkah antisipatif dan terukur untuk memastikan APBN tetap kredibel dalam mendukung pembangunan dan melindungi rakyat.
"Dalam situasi ini, Pemerintah tidak boleh bersikap reaktif semata. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipatif, terukur, dan memastikan bahwa APBN tetap kredibel dan mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan dan melindungi rakyat," papar Puan.
Isu Pengawasan yang Menjadi Perhatian DPR
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan telah memantau berbagai permasalahan masyarakat. Beberapa isu yang diangkat antara lain:
- Implementasi sistem pelindungan anak di ruang digital.
- Antisipasi dampak UU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah terhadap belanja pegawai pemerintah daerah.
- Pelindungan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.
- Evaluasi arus mudik dan balik lebaran serta kenaikan harga transportasi.
- Peringatan dini dan adaptasi infrastruktur terhadap bencana dan cuaca ekstrem.
- Akuntabilitas program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Efisiensi alokasi keuangan negara melalui penataan BUMN strategis.
- Transparansi penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- Pelindungan dan peningkatan kesejahteraan guru.
- Evaluasi penerapan teknologi informasi perpajakan nasional (Coretax).
DPR telah memberikan rekomendasi atas permasalahan tersebut dan meminta Pemerintah untuk segera menindaklanjutinya.
Penutupan Masa Sidang dan Masa Reses
Pada masa persidangan ini, DPR RI juga telah memberikan persetujuan terhadap calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2026–2031. Usai Rapat Paripurna, DPR akan memasuki masa reses dari tanggal 22 April sampai 11 Mei 2026 untuk menyapa dan menyerap aspirasi rakyat.
"Serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia," kata Puan menutup pidatonya.
