Puan Maharani Soroti Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat, Desak Evaluasi Berkala
Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan perhatian serius terhadap kebijakan Pemerintah yang menetapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diambil sebagai langkah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah konflik Timur Tengah yang sedang berlangsung.
Dalam pernyataannya pada Kamis, 2 April 2026, Puan menekankan bahwa WFH bagi ASN bukan sekadar soal fleksibilitas kerja semata. "WFH ASN bukan soal fleksibilitas semata, tetapi soal apakah negara tetap bekerja saat kantor tidak penuh. Fleksibilitas kerja ASN akan dinilai dari tetap cepat atau tidaknya Negara melayani rakyat," ujar Puan.
Produktivitas Pelayanan Publik Harus Tetap Terjaga
Puan menilai bahwa kebijakan WFH setiap Jumat ini akan langsung diuji oleh satu ukuran yang paling mudah dirasakan oleh masyarakat luas. "Apakah pelayanan publik tetap berjalan dengan kecepatan yang sama ketika pola kerja birokrasi berubah," tuturnya.
Menurut Puan, masyarakat tidak terlalu memperhatikan di mana ASN bekerja, tetapi lebih menilai apakah:
- Dokumen tetap selesai tepat waktu,
- Layanan administrasi tetap responsif,
- Keputusan negara tetap hadir tanpa jeda tambahan.
"Kepercayaan publik dibentuk bukan oleh perubahan aturannya, tetapi oleh apakah masyarakat tetap merasakan negara bekerja dengan ritme yang sama," sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
WFH Sebagai Bagian Modernisasi Birokrasi
Puan menilai bahwa kebijakan WFH ASN bisa menjadi bagian dari modernisasi birokrasi jika benar-benar mampu mendorong perubahan orientasi dari kehadiran fisik menuju kinerja yang terukur. Namun, fleksibilitas ini hanya akan diterima oleh publik jika tidak menimbulkan kesan bahwa ruang kerja negara menjadi lebih jauh dari kebutuhan masyarakat.
"Pada konteks tersebut, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan setiap instansi menjaga bahwa layanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat tidak mengalami perlambatan, terutama pada unit-unit yang setiap hari berhubungan dengan administrasi warga," papar Puan.
Pentingnya Standar Implementasi dan Pengawasan Efektif
Lebih lanjut, Puan menyoroti pentingnya standar implementasi dalam kebijakan WFH ASN. Menurutnya, diperlukan pengawasan yang efektif agar ASN tetap menjalankan tugasnya dengan produktif meskipun tidak bekerja dari kantor.
"Kebijakan ini juga tidak bisa dibiarkan hanya berjalan sebagai kebijakan administratif tanpa indikator evaluasi yang jelas. Harus ada evaluasi berkala untuk memastikan apakah model WFH sehari dalam sepekan bagi ASN berjalan dengan efektif," sambungnya.
Puan menegaskan bahwa evaluasi berkala ini sangat krusial untuk memastikan bahwa tujuan awal kebijakan—yaitu penghematan BBM—tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ia mendorong agar pemerintah melakukan monitoring secara ketat dan transparan terhadap implementasi kebijakan ini di berbagai instansi.
