Puan Maharani Dukung Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat, Soroti Pentingnya Pelayanan Publik
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan dukungannya terhadap kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan setiap hari Jumat. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah efisiensi dan penghematan energi oleh pemerintah. Namun, Puan menekankan bahwa produktivitas dalam pelayanan publik harus tetap terjaga dan tidak boleh mengalami penurunan.
Fleksibilitas Kerja dan Kecepatan Pelayanan
Dalam keterangannya pada Kamis (2/4/2026), Puan menjelaskan bahwa WFH bagi ASN bukan sekadar soal fleksibilitas kerja. "WFH ASN bukan soal fleksibilitas semata, tetapi soal apakah negara tetap bekerja saat kantor tidak penuh. Fleksibilitas kerja ASN akan dinilai dari tetap cepat atau tidaknya Negara melayani rakyat," ujarnya. Dia menambahkan, penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan kecepatan yang sama meskipun pola kerja birokrasi berubah.
Oleh karena itu, meski mendukung upaya pemerintah, Puan mengingatkan agar pelayanan publik tetap berjalan lancar. "Tentunya DPR mendukung upaya efektivitas dan adaptif yang dilakukan pemerintah. Namun yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski adanya penerapan WFH ASN," kata Puan.
Modernisasi Birokrasi dan Pengawasan yang Ketat
Puan menilai bahwa kebijakan WFH ASN dapat menjadi bagian dari modernisasi birokrasi jika mampu mendorong perubahan orientasi dari kehadiran fisik menuju kinerja yang terukur. Namun, dia memperingatkan bahwa fleksibilitas ini hanya akan diterima publik jika tidak menimbulkan kesan bahwa ruang kerja negara menjadi lebih jauh dari kebutuhan masyarakat.
"Pada konteks tersebut, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan setiap instansi menjaga bahwa layanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat tidak mengalami perlambatan, terutama pada unit-unit yang setiap hari berhubungan dengan administrasi warga," paparnya.
Lebih lanjut, Puan menekankan perlunya standar implementasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan ASN tetap menjalankan tugasnya dengan baik. "Jangan sampai niat baik birokrasi yang adaptif justru menimbulkan dampak sampingan akibat keluwesan sistem bekerja yang diaplikasikan tanpa tanggung jawab," ujarnya. Dia juga menyarankan agar kebijakan ini dilengkapi dengan indikator evaluasi yang jelas dan dilakukan penilaian berkala untuk mengukur efektivitasnya.
Upaya Efisiensi di DPR dan WFH untuk Sektor Swasta
Puan mengungkapkan bahwa DPR telah melakukan berbagai upaya efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan anggaran. Hal ini termasuk optimalisasi penggunaan listrik, AC, lift, eskalator, telepon, dan air, dengan penggunaan maksimal hingga pukul 18.00 WIB. "Kebijakan yang dilakukan pada beberapa kegiatan tersebut berdampak langsung pada pengurangan penggunaan energi dan anggaran. Walaupun begitu, kami memastikan langkah yang diambil ini tidak mengurangi efektivitas pencapaian kinerja DPR," terangnya.
Selain itu, Puan juga membahas mengenai penerapan WFH di sektor swasta. Dia menilai bahwa hal ini harus dikembalikan kepada kebijakan masing-masing perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. "Kita belajar dari saat pandemi COVID-19 di mana WFH bagi karyawan swasta untuk sektor-sektor tertentu justru meningkatkan produktivitas. Namun perusahaan harus disiplin untuk tetap memberikan hak-hak karyawan, tanpa terkecuali," urainya.
