Prabowo Usulkan Kebijakan WFH dan Potong Hari Kerja untuk Antisipasi Krisis Energi
Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan usulan strategis sebagai respons terhadap dampak konflik di wilayah Timur Tengah yang mengancam stabilitas pasokan energi global. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026), Prabowo menyarankan agar pemerintah dan sektor swasta menerapkan kebijakan work from home (WFH) serta memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu untuk tujuan penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Inspirasi dari Langkah Pakistan dalam Menghadapi Krisis
Prabowo menjelaskan bahwa usulan ini terinspirasi dari langkah-langkah darurat yang diambil oleh pemerintah Pakistan, yang telah menetapkan kebijakan serupa sebagai respons terhadap situasi kritis. "Mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti langkah Pakistan dalam melakukan pemotongan gaji untuk anggota kabinet dan parlemen, serta penghematan lainnya yang dialokasikan untuk membantu kelompok rentan. "Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah," tambahnya.
Pakistan juga telah menerapkan kebijakan ketat lainnya, termasuk memotong ketersediaan BBM untuk kementerian, membatasi penggunaan kendaraan pemerintah, menghentikan belanja asing, dan memindahkan pendidikan tinggi ke sistem online.
Respons Partai Golkar dan Usulan Penerapan Terbatas
Partai Golkar merespons wacana WFH tersebut dengan menekankan perlunya kajian mendalam sebelum implementasi. Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, menyatakan bahwa kebijakan ini harus dikaji secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan opsi lain dalam merespons konflik Timur Tengah. "Wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Termasuk juga opsi dan skenario lainnya dalam merespons perang di Timur Tengah. Langkah penghematan termasuk kebijakan jangka pendek. Paling penting adalah menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi," kata Irawan.
Irawan mengusulkan agar kebijakan WFH diterapkan secara terbatas di tiga provinsi dengan konsumsi BBM tinggi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, yang menyumbang 30 persen konsumsi BBM nasional. "Daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut. Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya," jelasnya. Ia menegaskan bahwa WFH seharusnya hanya bersifat darurat dan sementara, dengan penjelasan psikologis yang jelas kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Kesiapan Pemerintah DKI Jakarta dalam Mengikuti Arahan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapan untuk mengikuti arahan pemerintah pusat terkait kebijakan WFH. Pramono menegaskan bahwa meskipun stok energi di Jakarta saat ini aman, tekanan penyediaan energi akibat konflik di Iran dapat memicu kenaikan harga yang signifikan. "Ini pasti akan memberikan tekanan penyediaan energi terutama untuk gas dan juga untuk BBM. Dan harganya memang sekarang ini mengalami kenaikan yang signifikan," ujarnya.
Pramono menambahkan, "Sedangkan untuk work from home, maka apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat akan dijalankan di DKI Jakarta juga. Karena bagaimanapun perang di Iran yang terlalu lama ini akan memberikan dampak serius." Ia menegaskan bahwa pemerintah DKI akan memberlakukan kebijakan WFH jika telah menjadi arahan nasional, dengan komitmen untuk memantau situasi harga dan pasokan hingga setelah Lebaran.
Usulan Prabowo ini muncul dalam konteks upaya mitigasi dampak konflik Timur Tengah yang telah mempengaruhi pasar energi global, dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan pada BBM dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
