Presiden Prabowo Perintahkan Penertiban Dapur SPPG yang Tidak Sesuai Juknis
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perintah tegas kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi untuk menertibkan dapur-dapur atau Sentra Pangan dan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Perintah ini disampaikan langsung oleh Presiden usai rapat kerja dengan anggota Kabinet Merah Putih, Eselon I Kementerian dan Lembaga, serta para Direktur Utama BUMN pada Rabu, 8 April 2026.
Fokus pada Penertiban dan Pengawasan Ketat
Wakil BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa Presiden secara khusus memerintahkan agar dapur-dapur yang dianggap jelek atau tidak mengikuti juknis segera ditertibkan. "Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan," kata Nanik dalam keterangannya.
Nanik juga melaporkan kepada Presiden bahwa pihaknya telah melakukan suspend atau penutupan sementara terhadap SPPG-SPPG yang tidak sesuai juknis, terutama yang menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Selain itu, tindakan tegas juga diambil terhadap mitra yang melakukan mark up harga bahan baku atau memonopoli supplier. "Bagus lanjutkan terus," ujar Presiden sambil mengacungkan jempol, seperti ditirukan Nanik.
Program MBG Ditujukan untuk Anak-Anak Kurang Mampu
Presiden Prabowo juga menekankan agar pemberian Makanan Bergizi (MBG) diarahkan kepada para penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi. "Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya," jelas Nanik.
Untuk memastikan program MBG tepat sasaran dan tidak mubazir, Nanik menyatakan akan membentuk tim khusus untuk menyisir penerima MBG. Pendekatan berbasis kebutuhan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Larangan Pemaksaan dalam Pelaksanaan MBG
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pelaksanaan MBG tidak boleh dilakukan secara memaksa. Kelompok masyarakat mampu atau sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut tidak boleh dipaksa untuk menerima. "Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi," jelas Nanik.
Menurut Nanik, pengawasan dan evaluasi akan terus diperkuat untuk memastikan program MBG berjalan optimal dan memberikan dampak nyata. "Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal," tutup Nanik.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program gizi nasional, sekaligus menjamin bahwa bantuan tepat sasaran bagi mereka yang paling membutuhkan.
