Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pernyataan ini disampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Prioritas untuk Desil Bawah dan Daerah Tertinggal
Agustina menjelaskan bahwa pemerintah saat ini fokus pada penataan penerima manfaat MBG. Mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria dipersilakan untuk tidak menerima, sementara prioritas diberikan kepada golongan desil bawah, daerah tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
"Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silahkan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silahkan diberikan," kata Agustina.
Evaluasi Mendalam dalam Satu Bulan ke Depan
Pemerintah berencana melakukan pengkajian mendalam dalam satu bulan ke depan untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran. Agustina menekankan bahwa dinamika di lapangan, seperti latar belakang siswa yang beragam dalam satu sekolah, menjadi perhatian serius.
"Tetapi ada dinamika, bagaimana kalau sekolah itu katakanlah 50 persen, 50 persen ada di desil menengah 6 atau ke bawah," ujarnya.
Aspek Psikologis Siswa Dipertimbangkan
Agustina juga menyoroti aspek psikologis siswa. Ia mengatakan bahwa keputusan tidak boleh menimbulkan kesenjangan di antara siswa dalam satu sekolah. Jika ada siswa yang menerima dan tidak, hal itu harus dipertimbangkan secara matang.
"Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis," ucap dia.
Presiden Minta Jajaran Tidak Terburu-buru
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta agar jajarannya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Agustina menegaskan bahwa kebijakan untuk jutaan orang memerlukan pertimbangan yang matang.
"Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang," pungkasnya.
