Prabowo Beri Peringatan Keras ke Aparat Penegak Hukum
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada seluruh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat untuk mengerjai atau mempersekusi lawan-lawan politik di Indonesia.
Pidato di Indonesia Economy Outlook 2026
Pernyataan keras ini disampaikan Prabowo di hadapan para ekonom, investor, dan praktisi ekonomi pada acara Indonesia Economy Outlook (IEO) 2026 di Jakarta, Jumat (13 Februari 2026). Sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, Prabowo menjamin adanya kepastian hukum (rule of law) yang berlaku di Indonesia.
"Saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tetapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh!" kata Prabowo dengan tegas.
Menurutnya, kepastian hukum sangat penting karena menciptakan stabilitas dan memberikan rasa tenang serta aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Prabowo juga menekankan komitmen pribadinya dengan menyebutkan bukti nyata yang telah dilakukannya.
Contoh Nyata: Amnesti untuk Hasto dan Abolisi untuk Tom Lembong
Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah membuktikan keberaniannya dengan memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku.
Selain itu, Prabowo juga memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Tom Lembong telah divonis 4,5 tahun penjara karena kasus impor gula. Menariknya, baik Hasto maupun Tom Lembong berada pada kubu yang berseberangan dengan Prabowo selama Pilpres 2024.
"Saya sudah buktikan ya, saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu yang keliru," tambah Prabowo.
Pesan Khusus untuk Para Hakim
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan pesan khusus kepada jajaran hakim di seluruh Indonesia. Prabowo mengingatkan agar para hakim membuat putusan yang tidak menimbulkan keraguan sedikit pun mengenai keadilannya.
"Jadi, pengadilan, kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Harus, tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun. Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka," tegas Prabowo.
Sebagai pemegang mandat dari rakyat, Prabowo menyatakan dirinya bertanggung jawab penuh atas penegakan hukum yang adil di Indonesia.
Kepastian Hukum sebagai Fondasi Stabilitas
Prabowo menegaskan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan kehidupan di negara yang aparat penegak hukumnya adil dan menegakkan aturan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hanya dengan kepastian hukum, stabilitas dan ketenangan bagi rakyat dapat dijamin.
"Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil, dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil," ujar Prabowo.
Pernyataan ini menegaskan komitmen Prabowo untuk membangun sistem hukum yang transparan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Acara Indonesia Economy Outlook 2026 menjadi platform strategis untuk menyampaikan pesan penting ini kepada para pemangku kepentingan nasional dan internasional.
