PDIP Tanggapi Rencana Prabowo Tertibkan Pengamat: "Ini Risiko yang Harus Dialami Rakyat"
Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Andreas Hugo Pareira, memberikan tanggapan tegas terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berniat menertibkan pengamat-pengamat yang dinilai tidak menyukai keberhasilan pemerintahannya. Menurut Andreas, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari pilihan rakyat Indonesia dalam proses pemilihan umum.
Risiko Demokrasi dari Pilihan di Kotak Suara
"Ini risiko yang harus dialami rakyat yang telah memilih. Sehingga Pak Prabowo, sebagai Presiden mungkin merasa bisa melakukan apa saja yang tidak sejalan dengan pikirannya, sehingga perlu menertibkan," tegas Andreas dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (17/3/2026). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons langsung terhadap pidato Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3).
Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo menyebut adanya sejumlah pengamat yang dinilainya tidak suka dengan keberhasilan pemerintah. "Ya ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya ada pengamat-pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya, mereka itu, menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik," ujar Prabowo menanggapi paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang isu krisis ekonomi.
Harapan PDIP terhadap Kinerja Pemerintahan
Meski mengkritik sikap Prabowo, Andreas menegaskan bahwa PDIP justru memiliki harapan besar agar pemerintahan saat ini dapat berhasil menjalankan program-programnya. "Kalau PDI Perjuangan suka kalau pemerintahan ini berhasil sehingga lapangan kerja tersedia, kebutuhan sandang pangan rakyat tersedia dan daya beli masyarakat terjangkau, pendidikan bagi generasi muda terjamin," jelasnya.
Lebih lanjut, Andreas menyatakan bahwa penilaian terhadap pihak-pihak yang tidak menyukai pemerintah sepenuhnya berada di tangan Presiden. "Kalau ada yang menurut Presiden tidak suka, ya terserah Presiden," imbuhnya. Pernyataan ini mencerminkan posisi partai yang tetap mengedepankan kepentingan rakyat meski berada di luar pemerintahan.
Konteks Politik dan Dinamika Demokrasi
Insiden ini menyoroti dinamika politik Indonesia pasca-pemilu, di mana:
- Kebebasan berpendapat pengamat sering kali berbenturan dengan narasi pemerintah.
- Akuntabilitas pemimpin menjadi isu krusial dalam sistem demokrasi.
- Peran oposisi seperti PDIP dalam mengawal kebijakan pemerintahan.
Pernyataan Prabowo tentang penertiban pengamat telah memicu berbagai reaksi dari kalangan politik. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menanggapi dengan menyarankan agar pemerintah mengajak dialog daripada mengambil langkah represif. Andreas Pareira menekankan bahwa sikap PDIP tetap konsisten dalam mendorong pemerintahan yang efektif, sambil mengingatkan bahwa setiap keputusan politik membawa konsekuensi bagi rakyat yang memilih.
