PDIP Tegaskan Koalisi Permanen Hanya dengan Rakyat, Hormati Partai Lain
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan respons tegas terhadap wacana koalisi permanen yang digulirkan sejumlah partai politik. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bagi PDIP, koalisi permanen adalah koalisi bersama rakyat, bukan sekadar aliansi antarpartai.
Pernyataan Hasto Kristiyanto di Soekarno Run 2026
Hasto menyampaikan hal ini usai menuntaskan lari dalam ajang Soekarno Run 2026 di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (15 Februari 2026). Dia menjelaskan bahwa sistem politik pascajatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat.
"Kalau bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu dengan rakyat. Karena sistem politik kita pascajatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Itu yang dipegang oleh PDI Perjuangan," ujar Hasto.
Dinamika Politik dan Sikap PDIP
Meski demikian, Hasto mengakui dinamika politik nasional yang cair dan terbuka terhadap kerja sama antarpartai. Karenanya, PDIP memilih untuk menghormati langkah politik partai lain tanpa berniat mencampuri.
"Tapi kalau ada suatu partai menggagas kerja sama permanen, ya bagi PDI Perjuangan kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain," tutur Hasto.
Dia mengingatkan bahwa fitrah partai politik sejatinya adalah bekerja untuk rakyat. Apalagi, kontestasi lima tahunan masih terasa jauh sekitar tahun 2029. Hasto menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang lebih mendesak untuk bangsa ketimbang soal elektoral.
"Pemilu masih jauh. Apa yang terjadi di NTT, ada anak sekolah bunuh diri karena tidak bisa membeli alat tulis, itu pukulan kemanusiaan dan tamparan buat kita semua. Jangan bawa demokrasi ini hanya elektoral, lebih baik bicara demokrasi untuk rakyat," Hasto menandasi.
Wacana Koalisi Permanen dari Golkar
Sebelumnya, wacana koalisi permanen sempat disyuarakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Menurut dia, partainya masih mendorong pembentukan koalisi permanen untuk mendukung semua kebijakan pemerintah.
Sarmuji menuturkan, koalisi permanen dibutuhkan tidak hanya saat situasi politik menguntungkan, tetapi juga ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. "Dalam keadaan yang barangkali masih memerlukan dukungan, Golkar tidak akan pernah lari dari kesepakatan koalisi. Jadi kita dorong koalisi permanen," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (13 Februari 2026).
Bahkan, konsep koalisi permanen bisa untuk jangka panjang, bukan hanya sampai 2029 saja. "Koalisi permanen bisa kita bicarakan jangka waktunya. Nanti kalau sudah sepakat tentang koalisi permanen, jangka waktunya bisa kita bicarakan," ujarnya.
Posisi PDIP di Parlemen
Sebagai informasi, saat ini hampir semua partai di Parlemen Senayan menyatakan dukungannya untuk berkoalisi dengan Pemerintahan Prabowo. Hanya PDIP yang menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang, dengan fokus pada kepentingan rakyat dan demokrasi substansial.
Dengan pernyataan ini, PDIP kembali mengukuhkan komitmennya pada prinsip-prinsip kerakyatan, sambil tetap menghargai dinamika politik yang berkembang di antara partai-partai lain.
