NasDem Pertanyakan Efektivitas Pemotongan Gaji Pejabat untuk Selamatkan APBN
Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji rencana pemotongan gaji menteri hingga anggota DPR sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah. Namun, wacana ini menuai kritik dari Partai NasDem yang mempertanyakan efektivitasnya dalam menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Angka Penghematan Dinilai Tidak Signifikan
Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyatakan bahwa secara politik, gagasan ini terdengar menarik karena menunjukkan solidaritas elite dengan rakyat yang diminta berhemat. Namun, dia menekankan bahwa dari sisi efisiensi, dampaknya sangat kecil. "Saya sepakat bahwa gagasan ini menarik secara politik, tetapi apakah benar-benar efektif menyelamatkan APBN?" kata Irma pada Selasa (17/3/2026).
Irma menjelaskan bahwa pengeluaran negara untuk seluruh menteri diprediksi mencapai Rp 57,6 miliar per tahun, dengan asumsi penghasilan seorang menteri sekitar Rp 100 juta per bulan termasuk gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas. Sementara itu, total penghasilan wakil menteri diperkirakan Rp 47 miliar per tahun. Jika digabungkan, pengeluaran untuk kedua jabatan itu berkisar Rp 104 miliar per tahun.
"Jika pemerintah memotong gaji mereka sebesar 10 persen, penghematan yang diperoleh hanya sekitar Rp 10 miliar per tahun. Bahkan dengan pemotongan drastis sebesar 50 persen, penghematannya hanya Rp 52 miliar per tahun," ujarnya. Angka ini, menurut Irma, hanya menyumbang 0,02 persen dari total APBN, yang dinilai tidak signifikan.
Dampak Terbatas Meski Ditambah Pemotongan Gaji DPR
Irma juga menyoroti bahwa jika pemotongan gaji diperluas ke anggota DPR, dampaknya tetap terbatas. Dengan total anggaran terkait penghasilan dan tunjangan DPR sekitar Rp 1,6 triliun per tahun, pemotongan 50 persen hanya akan menghemat sekitar Rp 800 miliar. "Jika digabungkan dengan pemotongan gaji menteri dan wakil menteri, total penghematan maksimalnya sekitar Rp 850 miliar," jelasnya.
Namun, dalam konteks APBN Indonesia yang mencapai Rp 3.842 triliun, penghematan sebesar Rp 850 miliar hanya setara dengan 0,02 persen. "Dengan kata lain, bahkan pemotongan setengah gaji elite politik sekalipun hampir tidak akan mengubah kondisi fiskal negara. APBN tidak akan lebih sehat, dan defisit tidak berkurang secara berarti," tegas Irma.
Saran untuk Fokus pada Proyek Besar
Meski tidak menolak wacana tersebut, Irma mengingatkan bahwa efisiensi sebaiknya menyasar proyek-proyek besar yang bukan prioritas mendesak untuk mendapatkan nilai penghematan yang lebih tinggi. "Saya pribadi tidak masalah dengan wacana presiden, tetapi alangkah lebih baik jika efisiensi diambil dari proyek-proyek besar dengan nilai perolehan efisiensinya besar," imbuhnya.
Latar Belakang Wacana dari Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan wacana ini dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3). Dia mencontohkan langkah-langkah yang diambil Pakistan dalam menghadapi krisis, termasuk memotong gaji anggota kabinet dan parlemen, menerapkan work from home, serta mengurangi hari kerja menjadi empat hari.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah perlu proaktif dalam situasi global yang tidak menentu. "Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah, seperti Pakistan yang mengumpulkan penghematan gaji untuk membantu kelompok rentan," katanya. Dia meminta langkah-langkah serupa dikaji untuk upaya penghematan di Indonesia.
Wacana ini terus menjadi perdebatan publik, dengan Partai NasDem menekankan perlunya pendekatan yang lebih efektif untuk mengatasi tekanan fiskal akibat gejolak global.
