NasDem Tegaskan Tidak Terlibat dalam Bisnis Makan Bergizi Gratis
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, secara tegas menyatakan bahwa partainya tidak terlibat dalam pengadaan dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap sikap PDI Perjuangan yang baru-baru ini melarang kadernya terlibat dalam bisnis MBG.
Penegasan Independensi Partai
Menurut Hermawi, setiap partai politik memiliki penilaian dan sikap masing-masing terhadap program pemerintah tersebut. "Setiap partai punya penilaian sendiri terhadap MBG dan penilaian itu menentukan sikap partai tersebut," ujarnya saat dihubungi pada Sabtu, 28 Februari 2026. Ia menambahkan bahwa independensi partai sepenuhnya dijamin dalam menyikapi MBG.
Hermawi juga menanggapi pernyataan Wakil Kepala Program MBG yang menyebut seluruh partai politik memiliki dapur MBG. Ia menilai pernyataan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. "Tentang pernyataan wakil kepala MBG, ya itu bagian dari kebebasan berpendapat," katanya.
Klarifikasi Keterlibatan Personal
Meski demikian, Hermawi menegaskan bahwa Partai NasDem sebagai institusi tidak terlibat dalam pengadaan dapur MBG. "Bagi NasDem jelas. NasDem sebagai partai tidak terlibat dalam pengadaan dapur MBG," tegasnya. Ia menjelaskan bahwa jika ada pihak yang terlibat, keterlibatan tersebut bersifat personal dan tidak mewakili partai. "Kalau pun ada yang terlibat itu orang per orang yang mungkin memang punya usaha yang bergerak di bidang katering," ucapnya.
Hermawi kembali menegaskan bahwa secara kelembagaan, NasDem tidak memiliki dapur MBG. "NasDem sebagai partai tidak memiliki dapur MBG," tandasnya.
Larangan PDIP terhadap Kader
Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan agar kader tidak memanfaatkan program MBG atau memiliki bisnis dapur MBG, yang juga dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Politikus PDIP, Guntur Romli, menjelaskan bahwa surat tersebut ditujukan untuk internal partai sebagai jawaban atas tuduhan keterlibatan dalam bisnis MBG.
"Surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG," kata Guntur kepada wartawan pada Jumat, 27 Februari 2026.
Menurut Guntur, sikap PDIP tegas menolak komersialisasi MBG. "Adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut," ungkapnya.
Guntur menambahkan bahwa penegasan PDIP ini sekaligus membantah pernyataan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut seluruh partai politik memiliki dapur MBG. "Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG," pungkasnya.
Konteks Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan menyediakan nutrisi bagi masyarakat. Dapur Kebayunan sebagai mitra mandiri BGN dilaporkan mampu memproduksi 16.203 paket MBG setiap hari. Namun, isu keterlibatan partai politik dalam bisnis ini telah memicu perdebatan publik.
Respons dari NasDem dan PDIP ini menggarisbawahi dinamika politik seputar program sosial, di mana partai berusaha menjaga citra dan independensi di tengah tuduhan keterlibatan bisnis.
