Kemenangan Telak Bhumjaithai di Pemilu Thailand, Anutin Siap Bentuk Koalisi Baru
Partai berkuasa Thailand, Bhumjaithai, berada di jalur untuk mempertahankan kekuasaan setelah meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum yang digelar pada Ahad (08/02) lalu. Dengan hampir seluruh tempat pemungutan suara telah melaporkan hasil hingga Senin (09/02) pagi, hasil sementara dari Komisi Pemilihan Umum menunjukkan partai konservatif pro-kemapanan itu memenangkan 193 kursi dari total 500 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Perolehan kursi tersebut jauh melampaui pesaing terdekatnya, yaitu Partai Rakyat yang berhaluan reformis dan didukung oleh pemilih muda, yang diproyeksikan hanya meraih 116 kursi. Sementara itu, Pheu Thai, partai milik klan Shinawatra yang pernah mendominasi politik Thailand, diperkirakan finis di posisi ketiga dengan perolehan 76 kursi.
Negosiasi Koalisi Segera Dimulai
Hari-hari, bahkan berminggu-minggu ke depan, negosiasi intensif antara Bhumjaithai dan calon mitra koalisi diperkirakan akan segera menyusul. Tujuannya adalah membentuk pemerintahan dengan mayoritas kursi yang solid, sebelum Komisi Pemilihan Umum mengesahkan hasil resmi dan Raja Thailand melantik perdana menteri beserta kabinetnya.
Dalam konferensi pers pada Ahad malam, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul dengan hati-hati menolak menyebut secara spesifik calon mitra koalisi yang akan diajak bekerja sama. Namun, para analis politik menilai kandidat terkuat adalah Klatham, partai konservatif serupa yang jika digabungkan kursinya akan cukup untuk mengamankan posisi Anutin kembali ke kursi perdana menteri.
Sentimen Nasionalisme Dongkrak Kinerja Bhumjaithai
Analis politik Punchada Sirivunnabood menilai performa Bhumjaithai yang melampaui ekspektasi tidak lepas dari kemampuannya memanfaatkan gelombang nasionalisme yang dipicu oleh sengketa perbatasan Thailand dengan Kamboja. Persaingan klaim teritorial kedua negara Asia Tenggara itu, yang telah berlangsung puluhan tahun, memanas menjadi bentrokan bersenjata tahun lalu.
Bentrokan tersebut memaksa ratusan ribu warga sipil mengungsi dan menewaskan puluhan tentara di kedua pihak. Hanya tiga bulan setelah berkuasa, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memicu pemilu dengan membubarkan parlemen pada Desember lalu, tepat saat dukungan publik terhadap pendekatan kerasnya dalam sengketa tersebut tengah mencapai puncaknya.
"Bhumjaithai menggunakan isu nasionalisme itu untuk mendongkrak dukungan selama kampanye pemilu," kata Punchada, yang juga merupakan profesor sekaligus dekan ilmu sosial di Universitas Mahidol. Ia menambahkan bahwa banyak pemilih kemungkinan terkesan dengan figur-figur yang dipilih partai untuk memimpin kementerian kunci, termasuk perdagangan dan keuangan, setelah mengambil alih kekuasaan pada September.
Strategi Rekrutmen Figur Berpengaruh
Penunjukan figur-figur di kementerian strategis tersebut membantu membingkai ulang Bhumjaithai sebagai partai teknokrat, kata Duncan McCargo, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura. Namun, menurut dia, keberhasilan partai itu lebih banyak ditopang oleh pengulangan strategi yang dulu dipakai mantan perdana menteri sekaligus patron Pheu Thai, Thaksin Shinawatra.
McCargo menjelaskan bahwa pada awal 2000-an, Thaksin berhasil meyakinkan politisi di berbagai daerah—sering kali dari klan keluarga besar atau baan yai yang memiliki jaringan patronase kuat—untuk berpindah partai. "Itulah yang mereka lakukan kali ini," kata McCargo tentang Bhumjaithai. "Mereka merekrut banyak kandidat yang punya peluang menang—mantan anggota parlemen atau pejabat lokal berpengaruh—lalu mendukung mereka secara sangat strategis dengan pendanaan besar."
Faktanya, sejumlah legislator dari partai lain, termasuk Pheu Thai, memang membelot ke Bhumjaithai menjelang pemilu berlangsung.
Kemunduran Partai Rakyat dan Kaburnya Pesan Reformasi
Jika Bhumjaithai melampaui ekspektasi, Partai Rakyat justru tampil di bawah perkiraan. Survei opini menjelang pemilu sempat menempatkan Partai Rakyat bersaing ketat bahkan unggul atas Bhumjaithai. Namun, selain tertinggal cukup jauh, 116 kursi yang diproyeksikan mereka raih masih jauh dari 151 kursi yang dimenangkan pada 2023 saat masih bernama Move Forward.
McCargo menilai pada 2023 partai itu mampu menawarkan kontras tajam antara agenda pelonggaran peran militer dalam politik dan kepemimpinan Perdana Menteri saat itu, Prayuth Chan-ocha—jenderal yang memimpin kudeta militer 2014. "Namun kali ini tak ada lagi perbedaan setegas itu yang bisa dimainkan Partai Rakyat," ujarnya. "Pesan-pesannya menjadi jauh lebih kabur. Apa yang sebenarnya mereka lawan tidak lagi begitu jelas."
Punchada menambahkan bahwa sebagian pendukung Partai Rakyat juga kecewa atas keputusan partai mendukung pencalonan Anutin sebagai perdana menteri di parlemen pada September lalu. Kekecewaan itu diperparah oleh penangkapan dua kandidat mereka—satu atas dugaan pencucian uang dan satu lagi atas dugaan keterlibatan dalam perjudian daring ilegal.
Prospek Amendemen Konstitusi yang Suram
Dalam pemungutan suara yang sama, pemilih juga ditanya apakah pemerintah perlu mulai menyusun amendemen terhadap konstitusi 2017 yang disahkan rezim militer Prayuth. Hasil awal menunjukkan dukungan sekitar dua banding satu. Pihak yang mendorong amendemen, termasuk Partai Rakyat, menilai konstitusi memberi terlalu banyak kewenangan kepada lembaga yang disebut independen.
Namun dengan pemerintahan konservatif di bawah pimpinan Bhumjaithai yang akan mengawal proses tersebut, upaya perubahan konstitusi diperkirakan akan mandek, kata Siripan Nogsuan Sawasdee, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn. "Saya pikir Bhumjaithai tidak berniat mengamendemen konstitusi, sehingga mereka akan menunda prosesnya semaksimal mungkin," ujarnya.
Setiap draf amendemen masih harus disetujui dalam dua referendum tambahan, dan kemungkinan juga oleh sedikitnya sepertiga anggota majelis tinggi atau Senat. Secara resmi, senator tidak berafiliasi dengan partai politik, namun Bhumjaithai pernah dituduh merekayasa pemilihan Senat tahun lalu—tuduhan yang dibantah partai tersebut.
Menurut Siripan, kondisi itu membuat kecil kemungkinan amendemen yang menantang kemapanan pendukung Bhumjaithai akan lolos hingga tahap akhir. "Saya tidak punya banyak harapan untuk amendemen konstitusi saat ini," katanya dengan nada pesimistis.
