Jokowi Memaafkan Rismon Sianipar, Urusan Hukum Diserahkan ke Penasihat Hukum dan Polisi
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Rismon Sianipar, tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyatakan telah memberikan maaf kepada Rismon Sianipar atas permohonan maaf yang disampaikan secara langsung.
"Ya, kemarin telah datang Pak Rismon Sianipar ke sini, ke kediaman saya dan saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar," kata Jokowi seperti dilaporkan oleh detikJateng pada hari Jumat, 13 Maret 2026. Pertemuan ini terjadi di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Kamis sore, 12 Maret 2026, di mana Rismon Sianipar secara khusus datang untuk meminta maaf kepada mantan presiden tersebut.
Penyerahan Urusan Hukum ke Penasihat Hukum dan Kepolisian
Meskipun telah memaafkan secara pribadi, Jokowi menegaskan bahwa urusan hukum terkait kasus tudingan ijazah palsu ini akan diserahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya. Dia menjelaskan bahwa proses restorative justice, yang merupakan mekanisme penyelesaian hukum, akan ditangani oleh pengacara dan kepolisian yang berwenang.
"Mengenai nanti untuk urusan restorative justice-nya, saya serahkan kepada penasihat hukum saya, karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya," ujar Jokowi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada maaf secara personal, proses hukum tetap akan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku di bawah kewenangan kepolisian.
Permintaan Maaf Rismon Sianipar dan Tanggung Jawab sebagai Peneliti
Setelah pertemuan dengan Jokowi, Rismon Sianipar juga menyampaikan permintaan maafnya kepada publik, terutama kepada pihak-pihak terkait termasuk Joko Widodo. Dia mengaku bahwa sebagai seorang peneliti, dirinya harus siap menerima kritik dan hinaan, meskipun narasi yang dilontarkan seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
"Ya tentu, saya pun minta maaf kepada publik. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata Rismon Sianipar. Pernyataan ini mencerminkan pengakuannya atas kesalahan dan komitmen untuk bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai peneliti.
Kasus ini telah menarik perhatian publik karena melibatkan figur penting seperti Jokowi dan isu sensitif terkait keaslian ijazah. Dengan penyerahan urusan hukum ke penasihat hukum dan kepolisian, diharapkan proses restorative justice dapat berjalan transparan dan adil, sementara maaf dari Jokowi mungkin menjadi langkah awal untuk rekonsiliasi pribadi.
