JK Enggan Menduga Penyebar Potongan Video Ceramah Viral
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) kembali angkat bicara mengenai potongan video ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi viral di media sosial. Dalam pernyataannya, JK menyerahkan penilaian isi ceramah tersebut sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia.
"Ah saya, masyarakatlah terserah. Kalau yang merasa dipecah belah, akan mengajukan, terserah saja. Serahkan saja ke masyarakat," tegas JK kepada para wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/4/2026). Pernyataan ini disampaikan usai pertemuannya dengan tokoh-tokoh perundingan damai dari Poso dan Ambon.
Laporan Masyarakat dan Penelitian Teknologi
JK mengaku telah mengetahui adanya laporan dari masyarakat yang merasa terprovokasi oleh potongan video tersebut. "Kan sudah ada teman-teman dari Maluku, NTT, dari Sulawesi, karena dia merasa dengan itu, mereka ikut dipecah belah," jelasnya. Namun, mantan Wakil Presiden ini memilih untuk tidak berspekulasi mengenai identitas pembuat atau penyebar video.
Sebagai gantinya, JK mempersilakan kepolisian bersama para ahli teknologi informasi (IT) untuk melakukan penelitian mendalam. "Bagian kami minta polisi, kami minta juga ahli-ahli IT ingin meneliti, ini dari mana asalnya ini? Kan semua lewat IT kan. Mengatakan, siapa yang mula-mula masukkan dua kalimat itu? Yang 45 detik atau 50 detik itu. Mengedarkan, siapa yang mengedarkan?" tanyanya retoris.
Dia menambahkan, "Saya tidak mau menduga. Tapi lagi sekarang akan diteliti lewat teknologi, siapa itu. Sama dengan siapa yang membikin itu." Pendekatan ini menunjukkan keinginan JK untuk menyelesaikan masalah secara faktual dan transparan, tanpa prasangka.
Konteks Ceramah dan Klarifikasi JK
Sebelumnya, JK telah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menista agama dalam ceramah di UGM yang menuai polemik. Dalam konferensi pers di kediamannya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/4), JK menjelaskan bahwa tujuan ceramahnya justru untuk mendorong perdamaian.
"Saya jelaskan tentang apa itu perdamaian. Perdamaian itu adalah akhir daripada konflik. Apa itu konflik? Akhir perdamaian. Kemudian satu-dua menit, bicarakan konflik karena agama. Itulah antara lain Ambon-Poso," paparnya. JK menerangkan bahwa bagian yang dipersoalkan publik hanyalah potongan kecil dari keseluruhan materi, di mana dia hanya menyinggung konflik berlatar agama selama satu hingga dua menit.
Menurut JK, konflik di Poso dan Ambon terjadi karena pihak-pihak yang terlibat merasa tindakannya dibenarkan oleh agama. Persepsi seperti inilah yang kemudian memperparah konflik hingga menelan ribuan korban jiwa. "Tidak ada ajaran agama yang membenarkan saling membunuh. Itu yang saya sampaikan," tegasnya, sambil mengingatkan bahwa konflik tersebut merupakan bentuk penyimpangan ajaran agama Islam dan Kristen.
Laporan ke Polda Metro Jaya
Setelah potongan video ceramahnya viral, JK dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Pelapor dalam kasus ini adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), yang mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Minggu (12/4) malam.
Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menyatakan, "Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat." Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 12 April 2026.
Dalam laporannya, Sahat melaporkan JK terkait dugaan penistaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 dan/atau Pasal 301 dan/atau Pasal 263 dan/atau Pasal 264 dan/atau Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini menambah kompleksitas situasi, meski JK tetap berkomitmen pada penyelesaian yang damai dan berbasis bukti.
Dengan serangkaian perkembangan ini, kasus video viral JK terus menjadi perhatian publik, sambil menunggu hasil penelitian dari pihak kepolisian dan ahli teknologi untuk mengungkap asal-usul penyebaran kontroversial tersebut.
