Golkar Usulkan Kebijakan WFH di Tiga Provinsi untuk Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah
Partai Golkar merespons secara serius wacana penerapan work from home (WFH) sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) imbas dari konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Melalui pernyataan resmi, partai tersebut mengusulkan agar kebijakan ini dikaji secara matang sebelum diimplementasikan, dengan mempertimbangkan berbagai opsi dan skenario lainnya.
Usulan Prioritas untuk Wilayah dengan Konsumsi BBM Tinggi
Kapoksi Golkar Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menjelaskan bahwa wacana WFH harus ditelaah secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi sebagai langkah jangka pendek yang krusial. Dalam hal ini, Golkar mengusulkan agar kebijakan WFH difokuskan pada tiga provinsi dengan tingkat konsumsi BBM yang signifikan.
"Misalnya pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang menurut data konsumsi BBM 30 persen nasional disebabkan wilayah megapolitan. Daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut. Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya," jelas Ahmad Irawan saat dihubungi pada Selasa (17/3/2026).
WFH Hanya sebagai Langkah Darurat Sementara
Ahmad Irawan menegaskan bahwa kebijakan WFH seharusnya hanya bersifat darurat dan sementara. Ia meminta pemerintah untuk melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum menerapkan wacana tersebut, serta memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai langkah-langkah yang akan diambil.
"WFH juga harus dilihat sebagai respon darurat, artinya sementara saja. Jadi secara psikologis rakyat dan pelaku usaha juga harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai langkah-langkah yang akan diambil," kata dia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak terbengkalai dan stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Konteks Global dan Contoh dari Pakistan
Wacana ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa beberapa negara telah mengambil langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3), Prabowo memberikan contoh Pakistan yang menerapkan work from home bagi pemerintahan dan swasta, serta memotong hari kerja menjadi empat hari.
"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," ujar Prabowo. Selain itu, Pakistan juga memotong gaji menteri-menteri dan anggota DPR untuk dialokasikan bagi masyarakat lemah.
Dengan demikian, usulan Golkar ini tidak hanya sekadar respons terhadap wacana pemerintah, tetapi juga bagian dari upaya proaktif untuk mengantisipasi dampak ekonomi dan energi dari konflik internasional, sambil tetap memprioritaskan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah strategis.
