Golkar Sepakat dengan Usulan Presiden Prabowo untuk Kajian Pemotongan Gaji dan Review Program APBN
Ketua DPP Partai Golkar, Zulfikar Arse, menyatakan kesepakatan partainya terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji pemotongan gaji menteri hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pernyataan ini disampaikan dalam konteks antisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia.
Review Menyeluruh Program dan Kegiatan Kementerian
Arse menekankan bahwa langkah ini tidak hanya terbatas pada pemotongan gaji pejabat negara, tetapi juga mencakup review menyeluruh terhadap semua program, kebijakan, dan kegiatan kementerian atau lembaga yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, ia berpendapat bahwa evaluasi rasional diperlukan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana publik.
"Keadaan seperti ini ya kita harus mereview semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gaji ya program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus direview semua," ujar Arse di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, pada Selasa, 17 Maret 2026.
Dukungan untuk Rasionalisasi dan Efisiensi APBN
Lebih lanjut, Arse menyatakan dukungannya terhadap proses rasionalisasi dan evaluasi yang diusulkan. Ia percaya bahwa langkah-langkah ini akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan APBN, sehingga sumber daya negara dapat dialokasikan dengan lebih tepat sasaran. "Ya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua, semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif lah penggunaan APBN itu," tambahnya.
Inspirasi dari Langkah Pakistan
Usulan ini berawal dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengutip contoh Pakistan, di mana pemerintah setempat telah memotong gaji anggota kabinet dan parlemen sebagai bagian dari langkah penghematan. Prabowo menegaskan bahwa banyak negara telah mengambil tindakan serupa dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
"Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskab ada slide untuk memberi tahu, berapa langkah. Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan," kata Prabowo dalam sebuah sidang kabinet.
Dengan dukungan Golkar, usulan ini diharapkan dapat mendorong diskusi lebih lanjut di tingkat pemerintahan untuk menciptakan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kondisi ekonomi saat ini.
