Golkar Desak Evaluasi Menyeluruh Program Pemerintah Imbas Konflik Timur Tengah
Ketua DPP Partai Golkar Zulfikar Arse menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang tengah mengkaji pemotongan gaji menteri hingga anggota DPR untuk menghadapi dampak konflik di Timur Tengah. Arse menegaskan bahwa tidak hanya gaji, seluruh program dan kegiatan pemerintah yang didanai APBN juga perlu direview secara komprehensif.
Panggilan untuk Rasionalisasi dan Efektivitas APBN
Dalam pernyataannya di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (17/3/2026), Arse menekankan bahwa dalam situasi krisis seperti ini, pemerintah harus melakukan review terhadap semua aspek. "Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gaji ya program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus di-review semua," ujarnya.
Arse menilai bahwa rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. "Ya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua, semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif lah penggunaan APBN itu," tambahnya. Langkah ini dianggap penting sebagai respons proaktif terhadap ketidakpastian ekonomi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Contoh dari Pakistan dan Arahan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengangkat contoh Pakistan yang menerapkan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi krisis. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Prabowo menyebutkan bahwa Pakistan telah memotong gaji anggota kabinet dan parlemen, menerapkan work from home, serta mengurangi hari kerja menjadi empat hari.
Prabowo menjelaskan, "Mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah, maupun swasta, 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari." Selain itu, Pakistan juga menghentikan belanja asing dan mengalihkan anggaran untuk membantu kelompok rentan.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menganggap situasi aman tanpa upaya proaktif. "Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara-negara sudah melakukan langkah-langkah," kata Prabowo. Dia meminta agar langkah-langkah serupa dikaji untuk melakukan penghematan dan menjaga defisit anggaran.
Implikasi bagi Kebijakan Nasional
Dukungan Golkar terhadap review program pemerintah ini menandakan keseriusan dalam mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa poin kunci yang diusulkan meliputi:
- Pemotongan gaji pejabat negara dan anggota DPR.
- Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang didanai APBN.
- Rasionalisasi anggaran untuk meningkatkan efektivitas belanja negara.
- Pengadopsian langkah-langkah penghematan seperti yang diterapkan Pakistan, termasuk work from home dan pengurangan belanja.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan fiskal Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global, sekaligus memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat.
