DPRD DKI Minta Pengawasan Diperkuat di Tanah Abang Cegah Pemalakan Terulang
DPRD DKI Minta Pengawasan Diperkuat di Tanah Abang

DPRD DKI Desak Pengawasan Sistemik di Tanah Abang untuk Cegah Pemalakan

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyampaikan apresiasi terhadap kepolisian yang telah menangkap pelaku pemalakan sopir bajaj di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun, politikus Partai Demokrat ini menekankan bahwa penangkapan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang memicu aksi premanisme di ibukota.

"Penangkapan pelaku tentu patut diapresiasi. Tapi jangan sampai persoalan dianggap selesai hanya karena pelakunya sudah diamankan. Yang lebih penting adalah memastikan kejadian seperti ini tidak terus berulang," ujar Mujiyono dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Premanisme di Kawasan Perdagangan Padat

Mujiyono mengidentifikasi bahwa aksi premanisme sering terjadi di kota-kota besar, terutama di lokasi dengan perputaran uang tinggi seperti Tanah Abang. Menurutnya, kondisi ini menciptakan peluang bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan kelemahan pengawasan dan mencari keuntungan ilegal.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

"Kasus pemalakan di Tanah Abang ini menunjukkan masih ada persoalan mendasar dalam tata kelola ruang kota. Dalam banyak kota besar, premanisme biasanya muncul di ruang-ruang yang aktivitasnya tinggi, perputaran uangnya besar, tetapi pengawasannya lemah. Ketika negara tidak hadir secara konsisten, ruang kosong itu sering diisi oleh oknum yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan," jelasnya.

Dia menambahkan, banyak titik parkir di Tanah Abang yang rentan disalahgunakan akibat kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. "Tanah Abang adalah kawasan dengan mobilitas tinggi, arus kendaraan padat, aktivitas perdagangan besar dan banyak titik parkir maupun titik mangkal yang rawan disalahgunakan. Kalau ruang seperti ini dibiarkan tanpa pengawasan rutin, tanpa penataan yang jelas, dan tanpa kehadiran aparat yang konsisten, maka praktik pungli dan premanisme akan terus berulang," tegas Mujiyono.

Dorongan untuk Evaluasi dan Sistem Pengawasan Berkelanjutan

Mujiyono mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi serius guna mengatasi persoalan premanisme ini. Dia menekankan bahwa pengawasan harus diintegrasikan ke dalam sistem yang berkelanjutan, bukan hanya sebagai kegiatan insidental atau musiman.

"Karena itu, Pemprov DKI harus menjadikan kasus ini sebagai evaluasi serius. Pengawasan jangan hanya ramai saat kejadian viral. Pengawasan harus menjadi sistem, bukan hanya kegiatan musiman. Dishub, Satpol PP, lurah, camat, dan aparat keamanan harus rutin turun ke lapangan, terutama di titik parkir, titik mangkal, dan jalur-jalur yang rawan pungli," paparnya.

Selain itu, dia meminta setiap unsur terkait untuk berkoordinasi dengan baik, termasuk mengoptimalkan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). "Selain itu, kita kan punya FKDM, peran FKDM juga harus dioptimalkan untuk mendeteksi potensi gangguan ketertiban sejak dini. Koordinasi dengan Forkopimda, khususnya Polda Metro Jaya, perlu diperkuat dari level kelurahan sampai provinsi agar pencegahan bisa lebih cepat dan efektif," lanjut Mujiyono.

Penataan Parkir dan Komitmen Keamanan Ruang Publik

Mujiyono juga menyoroti perlunya penataan dan penertiban parkir di Tanah Abang untuk mengurangi praktik premanisme. Dia menegaskan bahwa Jakarta, sebagai kota global, harus mampu menjaga keamanan dan ketertiban ruang publik bagi seluruh warganya.

"Penataan parkir dan titik naik-turun penumpang juga sudah saatnya dibenahi lebih tertib dan transparan. Sistem parkir resmi, pengawasan CCTV, dan kanal pengaduan cepat harus benar-benar berjalan supaya tidak ada ruang bagi pungli maupun premanisme. Komisi A DPRD DKI akan mendorong evaluasi lintas instansi agar ada langkah pencegahan yang jelas dan berkelanjutan," ujarnya.

"Jakarta tidak boleh kalah oleh preman jalanan kalau kita sungguh ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global. Ruang publik harus aman, tertib, dan warga yang mencari nafkah harus merasa dilindungi," imbuhnya.

Latar Belakang Penangkapan Pelaku Pemalakan

Polisi telah bergerak cepat menindaklanjuti video viral yang menunjukkan aksi pemalakan terhadap sopir bajaj di kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku berinisial DP (27) berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung, mengonfirmasi penangkapan tersebut. "Pelaku sudah kami amankan," kata Reynold dalam keterangannya, Senin (13/4). Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat dan Unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang merespons cepat dengan mengecek langsung ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan informasi terkait pelaku.

Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku di rumah kontrakannya. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan telah menjalani tes urine dengan hasil negatif narkoba.

Reynold menegaskan komitmen pihaknya untuk tidak mentolerir segala bentuk aksi premanisme di wilayah hukumnya. "Kami pastikan setiap tindakan yang meresahkan masyarakat, sekecil apa pun, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Aksi pemalakan tersebut terjadi pada Minggu, 12 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIB di kawasan Pasar Blok A Tanah Abang, Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang. Korban mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap tindakan yang meresahkan melalui layanan 110. "Masyarakat jangan ragu melapor agar dapat segera kami tindak lanjuti," kata Budi Hermanto.