DPR Soroti Keselamatan Jemaah Haji Utama di Tengah Konflik Timur Tengah
Anggota Komisi VIII DPR, Muhamad Abdul Azis Sefudin, menekankan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, menyusul dinamika geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 12 Maret 2026, sebagai respons terhadap langkah-langkah yang disiapkan Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj).
Prioritas Keselamatan di Atas Anggaran
Azis, yang merupakan politikus dari PDIP, mengungkapkan bahwa meskipun berbagai opsi kebijakan dan konsekuensi anggaran perlu dipertimbangkan secara matang, faktor keselamatan jemaah tidak boleh diabaikan. "Anggaran tentu perlu dipertimbangkan, tapi yang harus paling diutamakan adalah bagaimana keselamatan jemaah kita. Jangan sampai kita berhitung soal konsekuensi biaya, tetapi mengabaikan faktor keselamatan," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus mempersiapkan berbagai skenario antisipatif, mengingat situasi konflik yang dapat berubah dengan cepat. "Apakah eskalasi meningkat sebelum keberangkatan kloter pertama, apakah situasinya landai lalu meningkat saat rangkaian haji berlangsung, atau justru meningkat sejak awal lalu menurun di tengah pelaksanaan. Semua kemungkinan itu harus disiapkan langkah antisipasinya," jelas Azis.
Skenario Pemerintah dan Arahan Presiden
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, telah mengonfirmasi bahwa pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk haji 2026, dengan mengutamakan keselamatan jemaah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. "Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting," kata Dahnil pada Selasa, 11 Maret 2026.
Dahnil menjelaskan bahwa skenario yang disiapkan termasuk:
- Keberangkatan kloter pertama pada 22 April 2026 jika kondisi aman.
- Penundaan keberangkatan, mirip dengan yang dilakukan selama pandemi Covid-19, jika eskalasi konflik membahayakan.
- Pengalihan rute penerbangan melalui Afrika, setelah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi dan negara terkait.
"Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden," tambah Dahnil.
Koordinasi Intensif dan Keputusan Berat
Azis menegaskan bahwa setiap skenario memiliki konsekuensi, termasuk potensi kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga minyak atau gangguan logistik. "Karena itu pemerintah dan DPR harus benar-benar mendiskusikan jalur terbaik untuk melindungi jemaah kita," ujarnya.
Ia juga membuka kemungkinan keputusan berat, seperti penundaan keberangkatan, jika situasi tidak memungkinkan. "Jika memang tidak memungkinkan dan eskalasi meningkat sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak dapat berjalan dengan memadai, maka keputusan paling berat sekalipun, seperti penundaan keberangkatan, harus dipertimbangkan," sambung Azis.
Pemerintah, melalui Kemenhaj, terus menjalin koordinasi intensif lintas kementerian dan dengan DPR untuk memastikan penyelenggaraan haji yang aman. Dahnil menekankan bahwa semua skenario akan dibahas secara terbuka dengan DPR jika konflik menunjukkan tanda-tanda membahayakan.
