DPR Soroti Kebisingan Lapangan Padel di Jakarta, Minta Batasan Jam Operasional
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyoroti aktivitas lapangan padel yang kian menjamur di Jakarta hingga menimbulkan keluhan kebisingan dari warga sekitar. Ia menekankan bahwa pertumbuhan olahraga ini harus memperhatikan aspek kenyamanan dan ketertiban lingkungan, tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk istirahat dengan tenang.
Permintaan DPR kepada Pemerintah Daerah dan Pengelola
Hetifah mendorong pemerintah daerah untuk memastikan setiap pembangunan lapangan padel memenuhi aturan tata ruang dan analisis dampak lingkungan, termasuk standar ambang batas kebisingan. Ia juga meminta pengelola lapangan padel untuk memasang peredam suara dan membatasi jam operasional sebagai solusi praktis.
"Aktivitas olahraga tersebut tetap harus memperhatikan aspek kenyamanan dan ketertiban lingkungan," ujar Hetifah dalam keterangan pers pada Jumat, 20 Februari 2026. "Jika diperlukan, pengelola mesti memasang peredam suara serta membatasi jam operasional agar tidak mengganggu warga sekitar."
Respons Tegas Gubernur DKI Jakarta
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap lapangan padel yang tidak berizin atau mengganggu kenyamanan warga. Ia berencana memanggil seluruh stakeholder terkait untuk mempresentasikan kelengkapan perizinan.
"Bagi daerah-daerah yang mengganggu masyarakat karena tidak sesuai izin, Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan mengambil tindakan tegas," tegas Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.
Keluhan Warga dan Dokumentasi Kebisingan
Keluhan kebisingan muncul dari warga sekitar lapangan padel di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, yang diunggah oleh akun Threads @idhm dan menjadi viral. Warga mengaku terganggu oleh suara benturan bola dan teriakan pemain yang terjadi hampir tanpa jeda dari pukul 06.00 pagi hingga 00.00 malam.
Mereka mulai mendokumentasikan tingkat kebisingan dan berdiskusi dengan ahli advokasi lingkungan untuk mempelajari aspek zonasi, tata ruang, dan regulasi baku mutu kebisingan. Hal ini menunjukkan keseriusan masyarakat dalam menuntut hak atas lingkungan yang nyaman.
Hetifah menegaskan bahwa olahraga padel harus berkembang dengan tetap menghormati kepentingan publik. "Intinya, olahraga harus berkembang, tetapi tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan masyarakat," pungkasnya.
