DPR Tegaskan Pengumuman Pembatalan Haji 2026 Harus dari Presiden, Bukan Menteri
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menanggapi adanya potensi pengumuman pembatalan keberangkatan ibadah haji tahun 2026 akibat dampak perang di Timur Tengah. Jika hal itu terjadi, Marwan menegaskan bahwa Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf tidak berwenang untuk mengumumkan, melainkan harus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku kepala negara.
Permintaan DPR agar Tidak Ada Pengumuman Sepihak
Marwan menyebut, DPR telah meminta pemerintah agar tidak menyampaikan hasil keputusan pembatalan haji secara sepihak, alias hanya melalui kementerian saja. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026).
"Kita sudah mengingatkan Menteri Haji, mengatakan 'tidak berangkat Haji' itu bukan Menteri, tapi Kepala Negara," kata Marwan dengan tegas.
Koordinasi Intensif antara Menteri dan Presiden Diperlukan
Marwan menekankan bahwa menteri haji harus berkoordinasi secara intensif dengan presiden agar mendapatkan gambaran utuh mengenai situasi yang berkembang, khususnya terkait pelaksanaan haji 2026. "Saya kira Bapak Presiden pasti lebih tahu ketimbang Menteri Haji situasi internasional, apalagi dia punya jaringan yang lebih luas, apa target-target dari berbagai pihak tentang konflik ini, dia pasti lebih tahu," ujarnya.
DPR Minta Kejelasan Persiapan Pemerintah
Saat ini, Komisi VIII DPR RI terus meminta kejelasan dari pemerintah terkait berbagai persiapan yang telah dilakukan, termasuk langkah konkret yang telah diambil. Marwan menyatakan, "Ya tentu pemahaman Menteri Haji sekarang tentang situasi ini, alhamdulillah mereka sudah mempersiapkan. Tapi tetap kita tagih, umpamanya sudah bicara nggak sama pihak-pihak tentang transaksi yang sudah dilakukan? Kalau hanya memahami, ya sama dengan Komisi VIII, kita juga paham."
DPR menekankan bahwa keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama di tengah gejolak Timur Tengah. Pengawasan terus dilakukan untuk memastikan pemerintah bertindak transparan dan tidak mengambil keputusan secara unilateral.
