DPR Dukung Pemotongan Gaji Pejabat: Sinyal Moral di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ali Ahmad menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan anggaran negara. Langkah ini diusulkan seiring meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi global.
Menurut Ali, pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, dapat berfungsi sebagai sinyal moral yang kuat. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi, para pemimpin diharapkan menunjukkan empati dan solidaritas kepada rakyat. "Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban," ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa, 17 Maret 2026.
Nilai Simbolik Lebih Kuat daripada Kontribusi Fiskal
Ali mengakui bahwa secara fiskal, kontribusi pemotongan gaji pejabat terhadap anggaran negara relatif kecil. Namun, nilai simboliknya sangat signifikan. "Karena itu langkah ini perlu diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi," tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dia menilai konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi berdampak luas, termasuk pada harga energi global, rantai pasok internasional, dan stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Ali mendorong agar wacana penghematan diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal secara nasional.
Dorongan untuk Disiplin Fiskal Nasional
"Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran," ungkap Ali. Dia menekankan pentingnya transparansi dalam komunikasi kepada publik jika kebijakan pemotongan gaji benar-benar diterapkan.
Dengan komunikasi yang baik, kebijakan tersebut dapat menjadi simbol kebersamaan nasional dalam menghadapi krisis global. Ali juga menegaskan bahwa hal terpenting adalah memastikan anggaran negara tetap mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi, terutama kelompok rentan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sektor produktif yang paling terdampak.
Momentum untuk Reformasi Pengelolaan Anggaran
Ali menambahkan bahwa situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara. "Memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan penghematan anggaran usai meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Dia meminta jajaran menterinya mengkaji penghematan yang dapat dilakukan untuk menjaga defisit anggaran. Prabowo mengungkapkan contoh dari Pakistan, yang menerapkan berbagai langkah penghematan drastis, termasuk pemotongan gaji anggota DPR sebesar 25 persen dan penghapusan gaji anggota kabinet.
Pakistan juga menerapkan kebijakan 50 persen work from home (WFH), memangkas hari kerja menjadi empat hari, mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk pemerintah sebesar 50 persen, dan menghentikan belanja barang-barang seperti AC, kendaraan, dan mebel untuk waktu yang tidak ditentukan. Semua penghematan ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan.
Dukungan DPR terhadap rencana pemotongan gaji pejabat ini muncul dengan penekanan bahwa langkah tersebut lebih kuat sebagai pesan moral daripada solusi fiskal. Hal ini sejalan dengan seruan berbagai pihak, termasuk Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang juga menyatakan kesiapan untuk berkorban demi kepentingan rakyat di tengah tekanan ekonomi global.
