Ketua Umum Golkar Tegaskan Komitmen pada Pancasila dan Kebinekaan
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara tegas mengingatkan para kadernya bahwa salah satu tujuan utama pendirian partai tersebut adalah untuk menjaga ideologi bangsa Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Training of Trainers (ToT) Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar bagi seluruh Anggota MPR/DPR dari Fraksi Partai Golkar.
"Partai Golkar didirikan oleh para pendahulu kita dengan tujuan mempertahankan ideologi Pancasila dan menjaga kebinekaan sebagai aset terbesar negara," ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Sabtu, 7 Februari 2026. Ia menekankan bahwa nilai-nilai ini harus terus diperkuat di tengah dinamika politik yang berkembang.
Refleksi Sejarah Persatuan Indonesia
Bahlil mengajak kader untuk menengok kembali perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menyatukan Nusantara, yang terdiri dari 17.400 pulau, 1.413 suku, dan 718 bahasa. "Lahirnya kesadaran berbangsa, dari Kebangkitan Nasional 1908 hingga Sumpah Pemuda 1928, adalah mukjizat dan buah kebesaran jiwa para pendahulu," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Sumpah Pemuda berperan sebagai perekat yang mengikat masyarakat dalam satu perspektif sama, yaitu persatuan untuk mengabaikan perbedaan demi mencapai kemerdekaan. "Ini adalah warisan sejarah yang harus kita jaga bersama," tandas Bahlil.
Peringatan Soal Potensi Perpecahan
Dalam pidatonya, Bahlil juga mewanti-wanti tentang potensi perpecahan jika masyarakat atau elite politik masih mempersoalkan latar belakang kedaerahan di era modern ini. "Fondasi Bhinneka Tunggal Ika sudah final dan tidak seharusnya didebatkan kembali jika bangsa ini ingin terus maju," tegasnya.
Ia mengingatkan, "Jika hari ini kita masih memperdebatkan asal-usul seseorang dari NTT, Sulawesi, Aceh, Papua, Maluku, atau Kalimantan, maka tunggu saatnya saja perpecahan terjadi." Pernyataan ini menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di atas segala perbedaan.
Acara sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Partai Golkar untuk memperkuat pemahaman kader terhadap nilai-nilai kebangsaan, sekaligus merespons tantangan politik terkini yang berpotensi memecah belah.
