Anwar Abbas Desak Indonesia Mundur dari Dewan Perdamaian, Fokus Urus Dalam Negeri
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas secara tegas mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mundur dari keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Pernyataan ini disampaikannya sebagai pendapat pribadi, menilai kehadiran Indonesia di forum internasional tersebut justru kontroversial dan tidak memberikan keuntungan nyata bagi bangsa.
Desakan untuk Fokus pada Kepentingan Nasional
"Ini pernyataan pribadi saya, bagi saya mundur. Saya melihat tidak ada untungnya ada dalam BoP tersebut," tegas Anwar Abbas dalam keterangannya pada Kamis (5/3/2026). Ia menekankan bahwa energi dan sumber daya nasional seharusnya dialihkan untuk memperkuat persatuan serta membangun ketahanan dalam negeri.
Menurut pandangannya, posisi Indonesia di Dewan Perdamaian justru memicu perdebatan internal yang dapat melemahkan solidaritas bangsa. "Apalagi kehadiran kita di BoP mengundang kontroversi. Menurut saya lebih baik kita keluar saja dan kita urus serta perkuat bangsa dan negara kita ke dalam," ujar Anwar Abbas dengan penuh keyakinan.
Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Nasional
Anwar Abbas lebih lanjut menggarisbawahi bahwa kebutuhan mendesak Indonesia saat ini adalah membangun persatuan dan kesatuan yang kokoh. Ia mengkhawatirkan bahwa partisipasi dalam BoP justru menjadi sumber perselisihan yang menguras energi nasional.
"Kita butuh persatuan dan kesatuan yang kuat untuk memajukan bangsa kita. Jangan kita diganggu oleh kehadiran kita di BoP yang membuat kita berselisih pendapat sehingga membuat kita lemah karena energi kita terkuras untuk memperdebatkannya. Cabut saja dari BoP tersebut," desaknya dengan nada tegas.
Evaluasi Pemerintah di Tengah Konflik Internasional
Latar belakang desakan ini muncul setelah mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mengevaluasi posisi Indonesia di Board of Peace. Evaluasi ini dilakukan menyusul perkembangan konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang dinilai mengurangi potensi keberhasilan misi BoP.
Hassan Wirajuda menjelaskan, "Apalagi dengan perang di Iran ini, bayangan bahwa BoP dan misi yang ditujukan untuk ceasefire, gencatan senjata, kemudian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi bisa jadi potensinya, potensi berhasilnya berkurang." Pernyataan ini disampaikannya usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (4/3).
Meskipun evaluasi sedang berlangsung, Hassan menegaskan bahwa keputusan final belum diambil. "Langkah selanjutnya, dalam artian keputusan, kan belum. Pasti beliau akan mengevaluasi dan mengambil keputusan yang tepat pada waktunya," jelasnya mengenai sikap Presiden Prabowo.
Implikasi bagi Politik Luar Negeri Indonesia
Desakan Anwar Abbas untuk mundur dari Dewan Perdamaian menyoroti perdebatan mengenai prioritas politik luar negeri Indonesia:
- Pertimbangan antara peran aktif di forum internasional versus fokus pada pembangunan domestik.
- Dampak konflik global seperti perang AS-Israel-Iran terhadap efektivitas organisasi perdamaian.
- Pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika politik internasional yang kompleks.
Posisi Indonesia di Board of Peace, yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kini berada di persimpangan jalan. Evaluasi yang dilakukan pemerintah akan menentukan apakah Indonesia tetap berkomitmen pada misi perdamaian global atau memilih untuk mengonsolidasikan kekuatan dalam negeri terlebih dahulu.
