98 Resolution Network: Pemerintah Tak Anti Kritik dan Anti Dialog
Pendiri 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menyatakan rasa syukur atas sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya berhasil menjaga situasi nasional tetap kondusif. Dalam keterangannya, Haris mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad secara aktif mengajak dialog dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.
Dialog Terbuka dan Respons terhadap Kritik
Prof Dasco bahkan sering menghadiri forum-forum diskusi, baik formal maupun informal, dan mendengar langsung pandangan kritis dari berbagai kelompok dengan spektrum berbeda. Menurut Haris, sangat tidak beralasan jika ada yang mengatakan pemerintah anti kritik dan anti dialog. Dia menekankan bahwa Prabowo maupun Dasco tidak menganut aliran politik devide et impera, yang cenderung membenturkan masyarakat secara horizontal untuk memperkuat kekuasaan.
Sebagai pendukung pemerintah, Haris mengaku mencermati dan berusaha memahami kritik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Beberapa kritik tersebut, katanya, masih dapat dimaklumi karena terkait koreksi terhadap tata kelola program prioritas pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sejumlah program lain yang dinilai berpotensi menjadi sumber kebocoran baru yang sedang diberantas oleh Presiden Prabowo.
Bukti Responsif Pemerintah
Haris memberikan contoh konkret bagaimana pemerintah telah mendengar dan mengakomodir kritik dari masyarakat, khususnya mengenai tata kelola program MBG. Ini adalah bukti Presiden Prabowo tidak menutup mata dan telinga terhadap kritik dan koreksi terhadap tata kelola program pemerataan gizi nasional melalui MBG, tegasnya. Dia mengakui bahwa program kerakyatan yang telah berjalan lama, seperti BLT, Bansos Beras, Subsidi Pupuk, Gas, dan Solar subsidi, masih mengalami penyimpangan tata kelola. Apalagi, program baru yang dirintis oleh Presiden Prabowo, yang baru berjalan sekitar satu tahun, tentu belum sempurna dan masih membutuhkan perbaikan pada level tata kelola.
Stabilitas Energi dan Pangan di Tengah Geopolitik
Di tengah guncangan geopolitik global, Haris bersyukur atas kepemimpinan Prabowo yang berhasil memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau di Indonesia. Sementara banyak negara mengalami krisis energi dengan antrian berebut BBM, Indonesia hingga saat ini tetap aman. Meskipun sempat terjadi kelangkaan gas elpiji di beberapa titik, hal tersebut telah berhasil diatasi. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, bahkan memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun.
Kita bisa bayangkan jika terjadi kelangkaan BBM seperti di sejumlah negara, dampaknya bisa menghambat distribusi pangan dan sembako, yang berpotensi menyebabkan kelaparan, ujar Haris. Dia menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah memperkirakan guncangan geopolitik yang berdampak pada kelangkaan energi dan pangan, sehingga sejumlah kebijakan dibuat untuk menjaga bangsa dari krisis tersebut. Bahkan sebelum perang Iran versus Israel-Amerika meledak, Presiden Prabowo telah menginstruksikan percepatan program swasembada pangan, yang kini membuat Indonesia tidak bergantung pada impor pangan.
Ajakan Bersatu dan Menjaga Stabilitas
Haris menekankan bahwa dalam menghadapi situasi geopolitik yang tidak stabil, yang dibutuhkan adalah persatuan untuk menjaga situasi ekonomi yang stabil dan menjamin pasokan kebutuhan pokok. Stabilitas jangan dipersepsikan semata soal politik dan keamanan semata. Jika situasi ekonomi tidak stabil, harga-harga tidak terkendali, banyak pabrik bisa tutup dan terjadi PHK yang merugikan buruh, serta pelaku UMKM tidak bisa berdagang, jelasnya.
Dia mengajak masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bersama sebagai sesama anak bangsa, tanpa mengabaikan kemerdekaan berserikat dan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Indonesia membutuhkan persatuan dan kerjasama bukan untuk melindungi kekuasaan, tetapi untuk menjaga bangsa dari musibah ekonomi dan politik yang dapat mengancam keselamatan rakyat.
Pengawasan dan Dukungan terhadap Pemerintah
Haris juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk ASN, TNI, dan Polri, untuk tidak menyalahgunakan niat baik Presiden Prabowo. Sebagai relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, dia berkomitmen untuk mengawal, memperkuat, dan memastikan program-program prioritas Presiden Prabowo dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat mencegah kebocoran. Kami apresiasi koreksi dan dukungan dari berbagai pihak agar program tersebut berjalan dan memberi manfaat maksimal kepada rakyat, katanya.
