Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penerapan konsep aglomerasi dengan pendekatan sektoral sebagai solusi untuk mengatasi berbagai persoalan di kawasan perkotaan. Pendekatan ini dinilai mampu mempercepat penanganan isu lintas wilayah yang selama ini sulit diselesaikan secara parsial.
Hal tersebut disampaikan Bima dalam Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi Sustainable Aglo-City Summit 2026 yang digelar di Novotel Tangerang BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (29/4/2026). Ia menilai, tantangan perkotaan membutuhkan model penanganan yang lebih terintegrasi dan fokus pada isu konkret.
Aglomerasi Sektoral Dinilai Lebih Efektif
Bima menjelaskan, konsep aglomerasi sejatinya bukan hal baru dalam pembangunan wilayah. Namun, pelaksanaannya sering kali belum optimal karena terlalu menitikberatkan pada pembentukan kelembagaan, bukan pada penyelesaian masalah di lapangan.
“Di Cina itu, Pak, sampai sekarang maju seperti ini karena aglomerasinya jalan. Diatur oleh pusat, dikasih model oleh pusat, sehingga bertumpu pada aglomerasi. Enggak bisa sendiri-sendiri,” ujar Bima. Menurutnya, pendekatan sektoral menjadi kunci agar persoalan lintas wilayah seperti banjir, kemacetan, hingga pengelolaan sampah dapat ditangani secara lebih cepat dan terarah.
Ia menegaskan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam memastikan terjalinnya sinkronisasi dan kolaborasi antarwilayah. Dengan koordinasi yang kuat, kebijakan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dalam satu sistem. “Fokus pada isu dan sektoral langsung,” tegasnya.
Fokus pada Solusi Konkret Perkotaan
Ia mencontohkan penanganan sampah dan transportasi sebagai isu utama dalam kawasan aglomerasi yang membutuhkan pendekatan sektoral. Program pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) disebut sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah pusat yang berfokus pada penyelesaian masalah secara konkret.
Selain itu, integrasi transportasi lintas daerah juga dinilai dapat berjalan lebih efektif jika didukung kejelasan otoritas, skema pembiayaan, serta koordinasi antarwilayah dalam kerangka aglomerasi. Bima menegaskan, dengan dukungan pemerintah pusat serta komitmen pemerintah daerah, konsep aglomerasi berbasis pendekatan sektoral memiliki prospek kuat sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan kawasan perkotaan.
Seminar tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi pembangunan perkotaan. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan untuk memperkuat implementasi aglomerasi sektoral di Indonesia.
