Memasuki tahun ajaran 2026/2027, sejumlah sekolah negeri di Indonesia menghadapi kenyataan pahit: hanya menerima sedikit murid baru, bahkan ada yang hanya satu hingga lima siswa. Meskipun demikian, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tetap digelar meriah sejak Senin (13/7) untuk menyambut para peserta didik baru tersebut. Semangat tenaga pendidik dan kesiapan fasilitas di banyak sekolah tetap terjaga demi memberikan layanan pendidikan terbaik bagi setiap anak yang telah mendaftar. Fenomena ini tercatat di berbagai daerah, termasuk kota-kota besar seperti Semarang dan Bandar Lampung.
Sumatra: SD Negeri 1 Gedung Meneng Hanya Terima Dua Siswa Baru
Di Bandar Lampung, SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, hanya menerima dua siswa baru pada tahun ajaran ini. Guru SDN 1 Gedung Meneng, Rita, mengatakan pihak sekolah tetap melaksanakan seluruh rangkaian MPLS sebagaimana sekolah lainnya. Ia memberikan motivasi kepada kedua siswa baru agar tidak merasa canggung. "Anak-anak tidak perlu takut atau risau. Kakak-kakak kelas akan menuntun kalian, guru-guru akan membimbing kalian supaya bisa belajar dengan ceria dan penuh kebahagiaan. Mulai hari ini kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar SD Negeri 1 Gedung Meneng," ujarnya. Salah seorang wali murid, Andi, mengaku tetap yakin menyekolahkan putrinya di sana. "Anak saya senang sekali. Dari pagi sudah bangun lebih awal dan semangat ingin berangkat sekolah. Saya bangga walaupun cuma dua siswa. Mudah-mudahan ke depannya SDN 1 Gedung Meneng bisa lebih sukses lagi dan siswanya bertambah banyak," katanya.
Rejang Lebong: 13 SD Negeri Nihil Pendaftar
Sementara itu di Bengkulu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong memperbolehkan sejumlah sekolah untuk tetap menerima murid baru meski telah melewati batas waktu SPMB. Kepala Disdikbud Rejang Lebong Zakaria Efendi mengatakan dari total 241 sekolah negeri, masih ada beberapa sekolah yang jumlah pendaftarnya minim. Disdikbud mencatat beberapa SMP yang kekurangan pendaftar, seperti SMPN 30 Rejang Lebong (5 pendaftar), SMPN 38 (6), SMPN 40 (2), dan SMPN 35 (belum ada). Untuk tingkat SD, terdapat 13 sekolah yang belum mendapatkan siswa baru sama sekali, antara lain SDN 31, 41, 61, 132, 140, 149, 150, 155, 158, 161, 164, 166, dan 167 Rejang Lebong. Menurut Zakaria, sekolah-sekolah tersebut umumnya berada di wilayah pedesaan atau jauh dari perkotaan. Ia berharap perpanjangan waktu penerimaan siswa baru dapat dimanfaatkan optimal agar kuota kelas kosong terisi sebelum penutupan Dapodik pertengahan Agustus 2026.
Jawa: Sekolah di Semarang, Magelang, hingga Blitar Sepi Peminat
Di Jawa Tengah, SDN Purwoyoso 01, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, hanya menerima tiga murid baru. Kepala SDN Purwoyoso 01, Hajar Riatiani, mengatakan minimnya siswa karena kondisi demografi: "Di sekitar sekolah ini sudah tidak ada perumahan yang produktif. Rata-rata penduduknya sudah lansia, tidak punya anak usia masuk SD." Banyak warga pindah ke daerah perbatasan seperti Kaliwungu, Kabupaten Kendal, karena harga rumah di Semarang terlalu mahal. Meski demikian, pihak sekolah tetap memberikan MPLS meriah dengan menghadirkan badut maskot. "Kita tetap semangat, tidak ngelokro (malas), tidak kendor, pembukaan tetap semeriah mungkin, biar anak-anak semangat untuk kembali belajar," ujar Hajar.
Di Kota Magelang, Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Sugiyarti mengatakan setidaknya ada 24 SD yang rombongan belajarnya kurang dari 50 persen kuota. Enam SDN memiliki siswa baru di bawah 10, paling sedikit SD Cacaban 1 dengan 3 siswa. SDN Potrobangsan 4 hanya mendapat empat siswa baru. Kepala SDN Potrobangsan 4, Lis Wurirawati, mengatakan pihak sekolah telah berupaya jemput bola. "Dapat empat anak, itu pun satu mutasi dari SD Magelang 4. Terus yang kedua, ada anak yang di KK Wonosobo, tapi sudah tinggal di sini (Magelang). Terus yang dua lagi, orang Magelang langsung," katanya. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tiga SD negeri tidak mendapat murid baru sama sekali: SD Kalimanis 4, SD Ringinrejo 3, dan SD Sumberboto 5. Kepala Disdik Kabupaten Blitar, Agus Santoso, mengatakan akan mengkaji penyebabnya, termasuk potensi tidak adanya lulusan TK dan persaingan dengan sekolah lain.
Kalimantan: Hanya Satu Murid Baru di SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin
Di Kalimantan Selatan, SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin hanya memiliki satu pendaftar pada SPMB 2026. Plt Kepala Sekolah Arief Rakhman Hakim mengatakan siswi baru itu bergabung dengan MPLS di sekolah lain agar merasa bahagia dan tidak sendiri. SDN Teluk Dalam 10 berbagi halaman dengan SDN Teluk Dalam 9, dengan perbedaan jumlah siswa mencolok. Arief menduga faktor minimnya siswa karena banyak pilihan sekolah, perpindahan domisili, dan berkurangnya minat orang tua ke sekolah negeri.
Bali: SDN 3 Bukit Hanya Dua Siswa, Pemprov Buka Opsi Regrouping
Di Bali, SD Negeri 3 Bukit, Karangasem, hanya menerima dua siswa baru. Wali Kelas 1 I Gusti Ayu Parianti mengatakan jumlah tersebut menurun dibanding tahun lalu yang empat siswa. "Kami ingin kedua siswa merasa senang dan nyaman dulu bersekolah selama masa MPLS, jadi kami lakukan sesuatu yang ringan dan menyenangkan," ujarnya. Kepala SDN 3 Bukit I Komang Sura Nata mengatakan pihak sekolah telah melakukan sosialisasi, namun kondisi demografis dan banyaknya warga merantau membuat jumlah peserta didik baru terbatas. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta membuka opsi regrouping sekolah yang sepi peminat. "Evaluasi yang kami lakukan ke depan kaitannya dengan kemungkinan besar kita akan melaksanakan salah satunya regrouping," ucapnya. Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta mengingatkan agar regrouping tidak terburu-buru dan perlu dipetakan dengan baik oleh kabupaten/kota.
Respons Pemerintah Pusat: Rapat dengan Kemendagri
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah akan mengadakan rapat dengan Kemendagri untuk menangani sekolah dengan jumlah siswa sedikit. "Pemerintah telah melakukan pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terutama terhadap sekolah yang memiliki kurang dari 100 siswa, bahkan di bawah 60 siswa. Data tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan kami akan merumuskan kebijakan terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sangat sedikit," kata Mu'ti di Jakarta, Selasa (14/7). Ia menambahkan, penyusunan kebijakan akan dilakukan bersama pemerintah daerah karena pengelolaan sekolah berada dalam kewenangan mereka. Kebijakan akan diumumkan setelah pembahasan selesai.
