Reformasi Polri Tak Cuma Regulasi, Sentuh Budaya Organisasi
Reformasi Polri Sentuh Budaya Organisasi, Bukan Sekadar Regulasi

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusi Polri untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) secara bertahap. Menanggapi hal tersebut, Analis Politik Senior Boni Hargens menyatakan bahwa sikap ini menunjukkan keterbukaan dan responsivitas Polri terhadap masukan strategis.

Respons Positif terhadap Rekomendasi KPRP

“Ini preseden yang positif bahwa Polri sudah melakukan reformasi diri secara signifikan. Rekomendasi KPRP menjadi masukan strategis untuk memperkuat dan mempercepat agenda reformasi yang sudah dan sedang dijalankan kepolisian saat ini di bawah komando Kapolri Listyo,” ujar Boni, Rabu (6/5/2026).

Ia mencatat, Kapolri mencerminkan sikap dengan menerima seluruh rekomendasi eksternal sebagai bahan penguatan institusi. Termasuk dalam melakukan penanganan cepat untuk mencegah dini kejahatan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dan gas oleh para oknum.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

“Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, komitmen Polri untuk merespons secara positif rekomendasi KPRP mencerminkan kematangan kelembagaan dalam bingkai demokrasi yang terus berkembang,” tutur Boni.

Reformasi Menyentuh Budaya Organisasi

Menurut Boni, reformasi Polri bukan hanya soal perubahan regulasi, tetapi juga menyentuh akar budaya organisasi yang selama ini menjadi titik kritis sorotan publik. Perubahan fundamental dalam aspek budaya institusi mencerminkan bahwa reformasi Polri telah melampaui tataran prosedural dan mulai menyentuh nilai serta etos kerja institusi.

Tiga Poin Utama Pernyataan Kapolri

Setidaknya, ada tiga poin yang tersirat dalam pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ihwal KPRP:

  • Akuntabilitas kelembagaan. Keterbukaan Polri menerima rekomendasi eksternal merupakan indikator penting dari akuntabilitas institusional yang semakin matang dalam sistem demokrasi Indonesia.
  • Transformasi budaya. Perubahan fundamental dalam aspek budaya institusi mencerminkan bahwa reformasi Polri telah melampaui tataran prosedural dan mulai menyentuh nilai serta etos kerja institusi.
  • Kepercayaan publik. Reformasi yang konsisten dan terukur berpotensi memulihkan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum yang melayani.

Boni menambahkan bahwa komitmen Polri untuk merespons secara positif rekomendasi KPRP mencerminkan kematangan kelembagaan dalam bingkai demokrasi yang terus berkembang. Reformasi yang konsisten dan terukur berpotensi memulihkan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum yang melayani.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga