Perempuan Amanat Nasional (PUAN) mulai menggenjot kaderisasi dan rekrutmen politik perempuan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan. Partai yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berisiko gugur sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan.
Perintah Langsung Ketua Umum PAN
Ketua Umum PUAN, Farah Puteri Nahlia, menegaskan bahwa percepatan kaderisasi merupakan perintah langsung dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. "Pastinya (digenjot demi kuota 30 persen). Itu perintah langsung dari Ketum PAN, Zulkifli Hasan. Jadi kita akan gas terus, gaspol," kata Farah di sela-sela pelantikan DPP PUAN di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Jumat (19/6).
Sekolah Politik untuk Kader Perempuan
Salah satu langkah yang disiapkan PAN adalah membentuk sekolah politik bagi kader perempuan. Langkah ini ditujukan untuk membekali kader yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2029. "Saya sudah punya rencana membuat semacam kelas sekolah politik untuk kader PUAN yang langsung straight to the point mempelajari strategi politik. Dengan begitu, perempuan PUAN yang ingin maju ke legislatif pada 2029 bisa kita kaderisasi," ujar Farah.
Persiapan Sejak Dini
Farah menilai persiapan sejak dini diperlukan agar PAN tidak hanya memenuhi ambang batas keterwakilan perempuan, tetapi juga meningkatkan jumlah kader perempuan yang duduk di DPR maupun DPRD. "Kalau kami optimistis, ya, karena sekarang saja kader perempuan PAN di DPR maupun DPRD sudah banyak. Akan kami tingkatkan. Oleh karena itu, kami akan mencari kader-kader terbaik di daerah. Kami akan terus maraton sampai 2029 nanti, mulai dari sekarang," tegasnya.
Pelantikan DPP PUAN
Pelantikan DPP PUAN dihadiri oleh Ketua Umum PAN yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) sekaligus Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, serta para elite PAN lainnya.
