Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI atas konsistensi dukungan dan pengawasan terhadap program kerja Kementerian Koperasi (Kemenkop). Sinergi antara kedua lembaga ini diharapkan terus terjalin dengan baik agar program kerja Kemenkop, khususnya dalam mengawal operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dapat berjalan optimal.
Masukan Komisi VI Jadi Panduan Utama
Ferry menjelaskan bahwa masukan dan rekomendasi dari Komisi VI DPR RI menjadi salah satu panduan utama dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik di tahun berjalan maupun untuk tahun anggaran (TA) 2027.
“Kami sangat senang kalau Bapak-Ibu di Komisi VI DPR memberikan masukan terhadap upaya penyempurnaan proses pendampingan koperasi, khususnya terhadap operasionalisasi KDKMP,” ucap Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).
Turut hadir dalam rapat kerja (Raker) tersebut Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, seluruh pejabat tinggi Madya dan Pratama di Kemenkop, serta Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto.
Progres Pembangunan KDKMP
Dalam rangkaian Raker ini, Ferry turut melaporkan progres pembangunan dan pengoperasian KDKMP. Pembangunan fisik berupa gudang, gerai, dan alat kelengkapan lainnya untuk 12.533 unit telah rampung, sedangkan 22.737 unit lainnya masih dalam proses konstruksi.
Kemenkop bertekad untuk mengejar target operasionalisasi KDKMP sebanyak 30 ribuan unit pada Agustus 2026 sebagai lanjutan atas beroperasinya 1.061 KDKMP. “Sampai akhir tahun 2026 ini kami harapkan jumlah koperasi desa kelurahan Merah Putih yang beroperasi sebanyak 40 ribuan,” jelasnya.
Usulan Tambahan Anggaran 2027
Ferry juga menjelaskan bahwa telah dibahas poin terkait pengawalan penambahan pagu anggaran Kemenkop tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,34 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp542,88 miliar. Dengan usulan tersebut, diharapkan anggaran Kemenkop untuk RKA dan RKP tahun 2027 dapat bertambah menjadi Rp1,89 triliun.
Usulan ini akan digunakan untuk mendukung penguatan program manajemen sebesar Rp228,37 miliar serta program perkoperasian sebesar Rp1,12 triliun. Ferry mengungkapkan, penambahan anggaran dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengawal program KDKMP agar berjalan dengan baik.
“Kami harap dukungan terhadap usulan tambahan anggaran ini dapat berjalan optimal. Dengan demikian program prioritas Presiden bisa berjalan efektif sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Komitmen Pengawasan dan Pendampingan
Di hadapan seluruh anggota Komisi VI DPR RI, ia menegaskan pihaknya berkomitmen memastikan proses operasionalisasi KDKMP di berbagai daerah yang telah rampung pembangunan fisiknya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terus dilakukan bersamaan dengan upaya penguatan ekosistem dan kelembagaan koperasi.
Ia memastikan, perhatian terhadap koperasi yang ada akan tetap menjadi prioritas agar KDKMP dan koperasi ini berjalan beriringan mendorong peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Di sisi lain, pengawasan terhadap koperasi akan terus ditingkatkan agar risiko penyalahgunaan wewenang dapat dimitigasi.
“Kemenkop juga akan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap koperasi bermasalah, sebab selain mengurusi KDKMP kami tetap mendampingi koperasi eksisting agar mereka juga tetap memiliki kemampuan berdaya saing tinggi,” ulasnya.
Dukungan Komisi VI DPR
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Kemenkop yang mampu melaksanakan instruksi Presiden RI mendirikan dan membangun kelembagaan KDKMP sebanyak 83 ribu. Ia menjelaskan, tahapan terpenting yang harus dikawal Kemenkop saat ini yaitu proses operasionalisasi KDKMP.
Oleh sebab itu, ia menyatakan dukungannya kepada Kemenkop agar pagu anggaran di tahun 2027 ditingkatkan untuk memastikan seluruh KDKMP berjalan dengan baik. Menurutnya, KDKMP sudah seharusnya mendapatkan dukungan fiskal yang mencukupi agar target program tercapai.
“Di tengah efisiensi yang luar biasa, DPR RI Komisi VI mendukung kebutuhan anggaran di Kemenkop untuk memastikan bahwa program KDKMP dan koperasi eksisting berjalan dengan baik,” katanya.
Namun demikian, Anggia berharap Kemenkop dapat memaksimalkan pengawasan dan monitoring perjalanan program KDKMP agar sesuai tujuan utama yaitu menggerakkan ekonomi di desa/kelurahan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“KDKMP ini menjadi program baru sehingga perlu pendampingan dan pengawasan serta monitoring yang ketat, supaya cita-cita presiden yang mulai untuk mengembangkan ekonomi di desa bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
