Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan moratorium atau penundaan sementara pembangunan dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) baru. Langkah yang diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini dinilai sebagai keputusan bijaksana di tengah kondisi fiskal negara yang terbatas.
Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola
Charles mengungkapkan bahwa perubahan arah kebijakan ini telah lama dinantikan oleh jajaran legislatif. Evaluasi berkala sangat penting untuk mengukur ketepatan sasaran anggaran negara. “Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai masa moratorium harus dimanfaatkan BGN sebagai momentum emas untuk evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Fokus utama pembenahan harus diarahkan pada perbaikan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memastikan seluruh dapur yang beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ketat. “Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ujar Charles.
Refocusing Kriteria Penerima Manfaat
Selain mendukung moratorium, Charles juga menilai langkah penajaman atau refocusing kriteria penerima manfaat sebagai kebijakan rasional berbasis kebutuhan riil. Ia menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya menjadi program universal untuk seluruh anak tanpa klasifikasi. “Program MBG idealnya sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi tinggi. Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur,” jelas Charles.
Secara kelembagaan, PDIP sepakat mendukung arah baru kebijakan BGN dalam mempersempit sasaran penerima manfaat. Menurut Charles, tidak semua anak di Indonesia harus mendapatkan jatah makan gratis dari negara. Alokasi dana APBN wajib difokuskan pada mereka yang benar-benar menghadapi risiko kekurangan gizi akut, ancaman stunting, maupun keterbatasan akses finansial terhadap pangan bergizi.
Transformasi ke Dapur Berbasis Sekolah
Charles menyarankan momentum transisi ini digunakan untuk mendorong transformasi model penyediaan makanan dari dapur SPPG terpusat menuju sistem dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen. “Pendekatan school-based kitchen lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program,” pungkasnya.
