Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi As-Syar'iyati (MIS) Sarang, KH Achmad Rosikh Roghibi atau Gus Rosikh, menegaskan bahwa pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) harus dijaga dari berbagai kepentingan politik praktis maupun orientasi ekonomi yang berpotensi mencederai nilai-nilai luhur organisasi. Menurutnya, Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU semestinya menjadi ruang yang sakral, diisi oleh semangat keikhlasan dan tanggung jawab keumatan, bukan arena perebutan kekuasaan ataupun transaksi berbasis keuntungan materi.
Fondasi Perjuangan Ulama
“NU ini berdiri di atas fondasi perjuangan para ulama. Kalau Muktamar sudah disusupi kepentingan politik dan kepentingan materi, maka arah perjuangan NU akan menyimpang dari khittahnya,” kata Gus Rosikh dalam keterangannya, Selasa (28/4). Ia menekankan pentingnya mengembalikan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada dzuriyah muasis, yakni keturunan para pendiri NU, yang dinilai memiliki kedekatan historis, kultural, dan spiritual dengan nilai-nilai dasar organisasi.
Dzuriyah Muassis dan Tanggung Jawab Moral
Menurut Gus Rosikh, dzuriyah muassis tidak hanya membawa legitimasi genealogis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan perjuangan para ulama pendiri NU agar tetap berada di jalur yang benar. “Sudah saatnya PBNU kembali dipimpin oleh dzuriyah muassis yang memahami betul ruh perjuangan NU. Ini bukan soal eksklusivitas, tapi soal menjaga kesinambungan nilai dan amanah para pendiri,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dominasi kepentingan politik dalam tubuh NU berisiko menimbulkan polarisasi di kalangan warga nahdliyin serta mengikis kepercayaan publik terhadap independensi organisasi. Gus Rosikh mengajak seluruh elemen NU untuk bersama-sama menjaga marwah Muktamar agar tetap bersih, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Harapan Kepemimpinan ke Depan
Gus Rosikh berharap proses kepemimpinan di PBNU ke depan benar-benar mencerminkan integritas, kapasitas keilmuan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. “Dengan demikian, NU diharapkan tetap menjadi kekuatan moral dan sosial yang mampu menjaga persatuan bangsa serta menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah dinamika zaman,” ujarnya.
PBNU sebagai Representasi Pesantren
Lebih lanjut, Gus Rosikh menekankan pentingnya mengembalikan marwah PBNU sebagai representasi dari dunia pesantren. PBNU harus kembali berpijak pada nilai-nilai kepesantrenan yang menjunjung tinggi akhlak, keilmuan, serta kemandirian ulama. “Kalau Muktamar sudah dicampuri kepentingan seperti itu, maka ruh keulamaannya akan luntur,” tegasnya.
Menurutnya, dominasi kepentingan politik dalam tubuh organisasi berpotensi menjauhkan NU dari khittahnya sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah. Hal ini dapat berdampak pada melemahnya kepercayaan warga nahdliyin terhadap kepemimpinan organisasi. “PBNU harus kembali ke pesantren, kembali ke ulama yang benar-benar hidup dalam tradisi keilmuan dan pengabdian,” ungkapnya.
Menjaga Integritas Muktamar
Gus Rosikh mengajak seluruh elemen warga NU untuk menjaga integritas Muktamar sebagai forum yang bermartabat. Ia mendorong agar proses pemilihan kepemimpinan dilakukan secara jujur, transparan, dan berlandaskan pada kapasitas keilmuan serta keteladanan, bukan kekuatan modal. Dengan demikian, NU dapat tetap menjadi pilar utama dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat, serta berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial dan politik bangsa.
