Pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat menunjukkan solidaritas nyata dengan menghibahkan dana sebesar Rp 287 miliar untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi. Hibah ini bersumber dari pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) yang dikelola oleh masing-masing daerah.
Rincian Hibah dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara
Sebanyak 12 pemerintah daerah di Sumatera Barat turut berpartisipasi memberikan hibah. Total hibah dari provinsi ini mencapai Rp 27 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari Kota Padang sebesar Rp 5 miliar, disusul Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang masing-masing Rp 3 miliar. Daerah lainnya memberikan kontribusi bervariasi antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar.
Sementara itu, sebelumnya delapan pemerintah daerah di Sumatera Utara telah lebih dulu menyalurkan dukungan serupa. Total hibah dari Sumatera Utara mencapai Rp 260 miliar. Dengan demikian, total hibah yang terkumpul dari kedua provinsi mencapai Rp 287 miliar. Dana ini akan disalurkan langsung ke daerah-daerah di Aceh yang masih terdampak berat bencana hidrometeorologi.
Mekanisme Hibah dan Gotong Royong Nasional
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa mekanisme hibah antardaerah ini merupakan bentuk gotong royong nasional. "Kami hanya menghubungkan hibah antar daerah, sehingga bantuan ini bisa langsung dirasakan. Mekanisme kami kawal, dari rekening ke rekening, agar tepat sasaran dan cepat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkan," ujar Tito dalam keterangannya pada Rabu (29/4/2026).
Pernyataan ini disampaikan dalam gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Palembang, Sumatera Selatan, akhir pekan lalu. Tito mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sebelumnya telah mengalokasikan pengembalian TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi terdampak. Skema ini memberikan ruang fiskal bagi daerah yang relatif lebih ringan terdampak untuk membantu daerah dengan kondisi pemulihan yang lebih berat.
Tantangan Pemulihan Aceh
Tito menyebutkan bahwa sejumlah wilayah di Aceh masih menghadapi tantangan pemulihan, termasuk risiko bencana susulan seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, percepatan intervensi melalui dukungan lintas daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan pemulihan berjalan merata dan berkelanjutan.
"Total bantuan dari dua provinsi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan Aceh. Ini adalah wujud nyata solidaritas dan gotong royong antardaerah dalam menghadapi bencana," tambah Tito.
Pengawasan dan Akuntabilitas
Tito menegaskan bahwa Satgas PRR akan terus mengawal seluruh proses penyaluran hibah secara ketat, baik dari sisi administrasi maupun implementasi di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatan anggaran.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah optimistis pemulihan wilayah terdampak di Aceh dapat berlangsung lebih cepat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
