Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai mematangkan agenda Muktamar ke-35 yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2025. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengungkapkan sejumlah agenda besar yang akan dibahas, termasuk penyusunan roadmap organisasi untuk 25 tahun ke depan.
Makna Khusus Muktamar di Tambakberas
Gus Yahya menuturkan bahwa pelaksanaan muktamar di Pondok Pesantren Tambakberas memiliki makna tersendiri bagi warga NU. Pesantren tersebut didirikan oleh KH Abdul Wahab Chasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. "Sehingga insyaallah dengan berkah dari Pondok Pesantren Tambakberas ini, insyaallah kita bisa mengharapkan muktamar yang lancar, yang harmonis, dan harapkan hasil-hasil yang sungguh membawa manfaat, maslahat, dan berkah bagi khususnya warga Nahdlatul Ulama, tapi tentu saja juga bagi bangsa yang kita cintai ini, dan bagi kemanusiaan seluruhnya insyaallah," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, dikutip Rabu (15/7/2026).
Roadmap 25 Tahun sebagai Amanat Muktamar Sebelumnya
Salah satu agenda utama dalam muktamar adalah pembahasan roadmap Nahdlatul Ulama untuk 25 tahun mendatang. Menurut Gus Yahya, penyusunan roadmap tersebut merupakan amanat Muktamar sebelumnya. "Misalnya, yang merupakan amanat dari muktamar yang lalu adalah kita mengusulkan nanti kepada muktamar yang akan datang untuk menetapkan konsep roadmap 25 tahun NU ke depan. Sudah ada materinya, tinggal dibahas," ujarnya.
Konsep Keulamaan dan Transformasi Pesantren
Selain roadmap, PBNU juga akan mengusulkan pembahasan mengenai konsep keulamaan sebagai bagian dari agenda transformasi pesantren. Gus Yahya menjelaskan bahwa penguatan sistem kaderisasi, pengembangan manajemen digital, hingga inisiatif ekonomi juga akan menjadi materi yang dibahas dalam forum tertinggi organisasi tersebut. "Demikian juga pengembangan program-program yang sudah kita jalankan tentang sistem kaderisasi, tentang manajemen digital, tentang pengembangan inisiatif-inisiatif ekonomi, dan lain sebagainya. Ini kita akan ajukan ke muktamar nanti," katanya.
NU Tegaskan Tidak Masuk Ranah Politik Praktis
Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga menegaskan posisi Nahdlatul Ulama dalam mendukung berbagai agenda nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, peran NU adalah membantu memastikan manfaat program tersebut dapat dirasakan masyarakat, bukan terlibat dalam pengelolaannya. "Posisi NU dalam soal MBG misalnya, adalah membantu pemerintah untuk menghantarkan manfaat dari MBG itu kepada rakyat, itu saja. Soal manajemen MBG-nya seperti apa, nah itu domain dari elemen-elemen yang lain," jelasnya.
Gus Yahya juga kembali menegaskan bahwa NU tidak boleh masuk ke ranah yang bukan menjadi domain organisasi, termasuk urusan politik praktis. Ia menilai persoalan politik seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik dan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan. "Jangan sampai misalnya partai-partai politik diam, lalu orang mengejar-ngejar NU untuk bicara dalam soal-soal politik," ujarnya. "Apalagi jangan sampai misalnya partai politik memanfaatkan NU untuk bicara menurut kepentingannya partai politik," sambung Gus Yahya.
