Komisi IV DPR Soroti Debat Terbuka Dua Menteri di Media Sosial
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Alex Indra Lukman, secara resmi menanggapi insiden debat terbuka yang terjadi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Polemik ini muncul terkait isu anggaran pembuatan kapal yang dibahas secara terbuka di platform media sosial, menimbulkan perhatian publik yang cukup signifikan.
Permintaan Perbaikan Pola Komunikasi Internal Kabinet
Alex Indra Lukman dengan tegas menyampaikan permintaan agar para menteri segera membenahi pola komunikasi di internal kabinet pemerintahan. "Yang kita lihat pola komunikasi Pak Purbaya terbuka di mana saja, hanya kali ini ditanggapi oleh Pak Trenggono secara terbuka juga," jelas Alex kepada para wartawan di Jakarta pada Rabu, 11 Februari 2026.
Lebih lanjut, politisi DPR ini menegaskan harapannya agar komunikasi antarmenteri dapat diperbaiki dengan segera. "Tentu kami berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini," sambungnya dengan nada serius. Menurut analisis Alex, persoalan mendasar yang terjadi bukan terletak pada masalah koordinasi teknis antar kementerian.
Masalah Informasi Tidak Utuh di Forum Publik
Alex Indra Lukman justru melihat akar permasalahan berada pada penyampaian informasi yang tidak lengkap dan tidak utuh ke dalam forum publik. "Sepertinya ini bukan masalah koordinasi tetapi informasi yang tidak lengkap dibawa ke dalam sebuah acara publik," ujarnya memberikan penilaian mendalam terhadap situasi yang berkembang.
Pernyataan ini mengacu pada debat yang dipicu oleh pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Dalam forum tersebut, Purbaya menyatakan keheranannya karena Kementerian Kelautan dan Perikanan belum melakukan pesanan ke industri galangan domestik, padahal anggaran pengadaan kapal dari Kementerian Keuangan sudah dicairkan.
Tanggapan Terhadap Isu Reshuffle Kabinet
Merespons berkembangnya wacana reshuffle kabinet di tengah kondisi dua menteri yang saling memberikan sanggahan secara terbuka, Alex Indra Lukman memberikan pandangan yang cukup bijaksana. Ia menyampaikan harapan yang jelas mengenai dasar pertimbangan jika memang akan dilakukan perubahan susunan kabinet.
"Saya berharap andai terjadi reshuffle karena alasan yang substansi demi peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan karena hal seperti ini," tegasnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya pertimbangan substantif untuk kemajuan bangsa, bukan sekadar reaksi terhadap polemik di media sosial.
Latar Belakang Polemik Purbaya Versus Trenggono
Polemik antara kedua menteri ini bermula ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran kapal yang diklaim sudah cair. Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @swtrenggono, Trenggono memberikan jawaban yang cukup tegas.
"Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam responsnya yang viral. Lebih lanjut, Menteri Kelautan dan Perikanan ini memberikan penjelasan detail bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai melalui anggaran kredit dari pemerintah Inggris.
Trenggono dengan jelas menyatakan, "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK." Penjelasan ini merujuk pada rencana Indonesia membangun 1.500 kapal ikan melalui kerja sama dengan Inggris yang telah tercatat dalam berbagai pemberitaan.
Insiden komunikasi antara dua menteri ini telah menyoroti pentingnya koordinasi dan transparansi informasi di tingkat kabinet. Debat terbuka di media sosial tidak hanya menciptakan polemik publik, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas komunikasi internal pemerintahan. Komisi IV DPR melalui pernyataan Wakil Ketuanya Alex Indra Lukman mengingatkan semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi sensitif terkait kebijakan anggaran negara.
