Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk turun tangan mengatasi persoalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dirumahkan di Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Permintaan ini disampaikan usai pertemuan antara Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) dengan Wamendagri Ribka Haluk di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Imbauan kepada Pemerintah Daerah
Cucun mengimbau pemerintah daerah lain untuk tidak merumahkan PPPK karena persoalan anggaran. Ia menekankan bahwa persoalan anggaran harus dibantu oleh pemerintah pusat. "Harus segera tolong difasilitasi oleh pemerintah pusat, sehingga nanti sampaikan butuh berapa waktu lama sampai ada kepastian mereka juga nanti kalau misalkan P3K-nya ini paruh waktu, atau tadi P3K-nya yang sudah penuh waktu ada tunjangan kinerjanya harus dibebankan nanti di daerah, sampaikan oleh Kemendagri nanti di nasional, di pusat itu supaya ini tidak menjadi beban daerah juga," katanya.
Demonstrasi PPPK di Tidore
Sebelumnya, massa PPPK di Tidore Kepulauan menggelar demonstrasi menolak dirumahkan. Aksi berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin (6/7/2026) sekitar pukul 08.30 WIT. Seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu ikut serta dalam aksi tersebut. "Kalau dirumahkan, bagaimana dengan torang (kami) punya utang di bank? Karena sebagian besar torang (kami) punya SK ini sudah digadaikan di bank, saya sendiri punya SK sudah digadai di bank untuk kebutuhan bangun rumah," ujar salah satu PPPK berinisial NY (35).
Kebijakan Wali Kota
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, kemudian mengambil kebijakan dengan tidak merumahkan para pegawai PPPK. Namun, ia akan memangkas separuh dari pendapatan para pegawai sebagai langkah penyesuaian anggaran. Keputusan ini diharapkan dapat meredakan gejolak sambil menunggu solusi dari pemerintah pusat.
