Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan dua fokus utama Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yaitu penguatan proses verifikasi dan validasi serta komunikasi publik. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP terkait Infrastruktur Pemerintah dan Offtaker Komoditas Desa di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Verifikasi dan Validasi Berjenjang
Bima menjelaskan bahwa Kemendagri akan memastikan proses verifikasi dan validasi terhadap hasil pembangunan KDKMP dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh. Proses ini bertujuan memastikan kesesuaian antara perencanaan, kondisi fisik di lapangan, dan kelengkapan administrasi, sehingga hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil verifikasi dan validasi selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum bangunan KDKMP diserahkan sesuai mekanisme yang berlaku. "Jadi kami akan mendorong ini agar memastikan ada kesesuaian antara perencanaan dan fisik dan administrasi, Pak. Itu yang pertama, jadi verifikasi [dan] validasi ini sangat penting," ujar Bima dalam keterangannya.
Peran Sekda sebagai Koordinator
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) akan berperan sebagai koordinator pelaksanaan verifikasi dan validasi di daerah. Setelah proses tersebut selesai, hasilnya dilaporkan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada gubernur dan Mendagri sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program. Peran ini sejalan dengan Surat Mendagri Nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.
Komunikasi Publik untuk Narasi Positif
Bima menambahkan bahwa Kemendagri akan memperkuat komunikasi publik sebagai tindak lanjut arahan Mendagri pada rapat terbatas sebelumnya. Ia menilai KDKMP yang telah melalui proses verifikasi dan menunjukkan pelaksanaan yang baik perlu diidentifikasi untuk dipublikasikan secara luas. Menurutnya, hal ini penting agar menjadi contoh sekaligus mendorong daerah lain meningkatkan kualitas implementasi program. "Praktik-praktik yang baik ini penting untuk membangun narasi positif terkait [Program] KDKMP," jelas Bima.
Bima berharap langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program KDKMP sebagai infrastruktur pemerintah dan offtaker komoditas desa.
Rapat Koordinasi Terbatas
Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
