Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memenuhi hak-hak anak, khususnya hak memperoleh pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang berkualitas. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam program talkshow di televisi swasta nasional, Senin (20/7/2026) malam, bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Pakar Neurosains dr. Ryu Hasan, Tokoh Publik dan Pemerhati Anak Shahnaz Haque.
Tantangan Perlindungan Anak di Era Digital
Gus Ipul menjelaskan bahwa perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam upaya melindungi anak. Pemerintah, menurutnya, terus memperkuat perlindungan, pendampingan, hingga rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkan. "Dengan adanya kemajuan teknologi, tantangan-tantangan kita dalam rangka memberikan perlindungan, pendampingan, dan tadi juga kadang-kadang juga dibutuhkan rehabilitasi. Ini menjadi hal yang penting," ujar Gus Ipul dalam keterangan resmi, Selasa (21/7/2026).
Ia menambahkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, perhatian utama pemerintah saat ini adalah mempersiapkan anak-anak Indonesia melalui penguatan keluarga. "Bagaimana kita mempersiapkan keluarga-keluarga rentan, di desil 1, desil 2, keluarga yang belum beruntung, keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Salah satu pekerjaan rumah besar bangsa kita hari ini adalah masalah ketimpangan," katanya.
Fokus pada Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Gus Ipul menyebut masih terdapat hampir empat juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjangkau mereka melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat. "Maka itulah sekarang kita ini sedang bekerjasama agar bagaimana bisa menjangkau seluruh anak-anak kita memperoleh pendidikan yang baik, pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas," kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama yang tidak menerapkan tes akademik, melainkan menjangkau anak tidak sekolah, belum sekolah, dan putus sekolah. "Sehingga mereka ini diharapkan memperoleh pendidikan yang baik sehingga masa depannya lebih baik," lanjut Gus Ipul. Program ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan pendidikan, tetapi juga menjadikan siswa sebagai agen perubahan bagi keluarga dan lingkungannya.
Data Orang Tua Siswa dan Harapan Sekolah Rakyat
Gus Ipul mengungkapkan bahwa rata-rata lebih dari 65 persen orang tua siswa dari keluarga tidak mampu merupakan lulusan sekolah dasar. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berharap para siswa mampu memutus rantai kemiskinan dan menjadi inspirasi bagi keluarga rentan. "Ini adalah hal yang kita kerjakan bersama dengan Bu Arifah, dengan kementerian lain, banyak sekali kementerian yang terlibat dan ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di era Bapak Presiden Prabowo ini," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo mengawali berbagai program dengan kejujuran dan keterbukaan terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa. "Kita jujur dan terbuka bahwa memang masih ada bansos yang belum tepat sasaran. Kita jujur dan terbuka banyak anak-anak kita yang belum sekolah, belum memperoleh perlindungan, belum memperoleh pendampingan, dan untuk itu harus dicarikan solusi," tuturnya.
Komitmen Pemerintah pada Hari Anak Nasional
Dalam rangka Hari Anak Nasional, pemerintah ingin memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas. Gus Ipul menyebut hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama di tengah berbagai tantangan seperti pergaulan bebas, narkoba, dan hal-hal lain yang membuat anak-anak memperoleh lingkungan yang tidak berkualitas. Perhatian khusus diberikan kepada keluarga rentan atau The Invisible People yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.
