Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi pernyataan sikap di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga pada Kamis, 11 Juni 2026 sore. Aksi ini merupakan respons atas kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai semakin memberatkan masyarakat sekaligus mendukung tujuh desakan yang sebelumnya disampaikan oleh sejumlah ahli ekonomi kepada pemerintah.
Massa Padati Depan FEB Unair
Massa memadati area depan gedung FEB Unair sambil membawa poster dan bergiliran berorasi sebelum membacakan pernyataan sikap bersama. Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah, menyatakan bahwa aksi ini merupakan wujud keberpihakan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini.
“Kami ingin mengajak seluruh nafas-nafas ekonomi yang masih berpihak kepada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi yang sudah disampaikan pada September 2025 lalu,” kata Yeni dalam pernyataan sikapnya. Ia menambahkan bahwa aksi tersebut terbuka untuk umum dan tidak hanya diikuti oleh mahasiswa Unair. Sejumlah mahasiswa dari kampus lain serta kelompok masyarakat sipil turut bergabung.
Poin-Poin Tuntutan
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, massa menyoroti sejumlah persoalan yang membebani perekonomian nasional, seperti melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya hidup, menyempitnya lapangan pekerjaan, mahalnya harga BBM, melemahnya daya beli, hingga meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi. Yeni menegaskan bahwa sikap diam terhadap kondisi ekonomi saat ini bukanlah pilihan yang tepat bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa.
Aksi serupa juga telah berlangsung di sejumlah kota, seperti Bandung pada Kamis, 11 Juni 2026, dan di Jakarta pada Jumat siang. Kendati demikian, Yeni memastikan pihaknya belum berencana menggelar aksi turun ke jalan dalam waktu dekat. Mereka masih akan melakukan konsolidasi lanjutan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Tujuh Poin Desakan Ahli Ekonomi
Berikut adalah tujuh poin desakan yang kembali digaungkan oleh peserta aksi:
- Mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN serta menghentikan berbagai bentuk misalokasi anggaran yang tidak berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Mendesak pemerintah untuk menjamin independensi, transparansi, serta integritas seluruh institusi negara dan menghentikan segala bentuk intervensi politik yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan ekonomi nasional.
- Mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik dominasi negara yang berpotensi mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat, UMKM, pelaku usaha lokal, serta menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.
- Mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi regulasi, perizinan, dan birokrasi secara menyeluruh guna menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan produktivitas nasional, dan membuka lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.
- Mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan kelompok rentan, dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil.
- Mendesak pemerintah untuk mengembalikan prinsip kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik dalam setiap pengambilan keputusan publik serta menghentikan praktik kebijakan populis yang berpotensi membebani fiskal negara tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
- Mendesak pemerintah untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas konflik kepentingan dan praktik rente, serta menjamin ruang partisipasi publik yang bebas, aman, dan bermakna dalam proses penyusunan kebijakan negara.
