Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah tudingan yang menyebut partainya sebagai dalang atau pengendali di balik rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia selama setahun terakhir. Hasto menilai tudingan tersebut justru mencerminkan kelemahan tata kelola pemerintahan yang gemar mencari kambing hitam ketika menghadapi persoalan.
Pernyataan Hasto di Sidang Disertasi
Hal itu dikatakan Hasto di sela menghadiri ujian disertasi tahap II (terbuka) pengamat politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, pada Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Senin (20/7).
"Berbagai tuduhan-tuduhan ke PDI Perjuangan itu menunjukkan kelemahannya di dalam sistem pemerintahan kita, sehingga yang saya tadi katakan, cenderung melakukan justifikasi termasuk ketika ada persoalan itu, cenderung mencari suatu politik nanti kambing hitam. Itu menunjukkan hakikat dari watak yang otoriter," kata Hasto.
Perbandingan dengan Peristiwa 27 Juli 1996
Hasto menyebut pola serupa pernah terjadi pada peristiwa 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kudatuli. Saat itu sejumlah pihak mencari kambing hitam untuk menutupi persoalan internal kekuasaan. "Sama dengan dulu ketika 27 Juli. Dicarilah kambing hitam," ujarnya.
Ia menambahkan, narasi kambing hitam pada peristiwa Kudatuli itu juga diwarnai penangkapan sejumlah aktivis, padahal menurutnya akar masalah sebenarnya terletak pada tata kelola negara yang tidak lagi menjadikan rakyat sebagai sumber orientasi kekuasaan.
"Tentang politik kambing hitam itu kan juga terjadi 27 Juli. Muncul setan gundul dari Pak Harto kan. Kemudian muncul penangkapan-penangkapan aktivis," ucapnya. "Padahal itu kan kelemahan dari tata kelola negara yang tidak lagi melihat rakyat sebagai sumber orientasi. Tapi status quo dari kekuasaan itu yang menjadi sumber orientasi karena power tends to corrupt. Nah, itulah yang kemudian terjadi," tambahnya.
Demokrasi Indonesia Menurut V-Dem Institute
Di luar soal tudingan terhadap partainya, Hasto juga menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang menurutnya tengah mengalami kemunduran, merujuk pada hasil penelitian V-Dem Institute yang menyebut Indonesia tak lagi berstatus negara demokrasi penuh, akibat kecenderungan otoritarianisme legal.
"Ya, kalau demokrasi tidak lagi turun. Ini penelitian V-Dem Institute kita tidak lagi negara demokrasi. Karena misalnya kecenderungan otoritarian legalism. Jadi DPR juga karena bekerjanya tadi otoritarian populis kemudian merubah watak kekuasaan," ujarnya.
Perbandingan Guncangan Eksternal dan Internal
Hasto mencontohkan pertarungan Perang Dingin pada 1965 yang berujung pembubaran PKI sebagai bentuk guncangan eksternal, berbeda dengan guncangan internal yang menurutnya lahir dari perubahan perilaku kekuasaan.
"Contohnya peristiwa pertarungan perang dingin 65 itu menyebabkan PKI dibubarkan. Itu external shock. Nah, kalau internal itu juga perubahan dari aspek political behavior-nya, power behavior dari penguasa yang memang karena kekuasaannya bisa mengklaim atas suatu kebenaran politik," ujarnya.
PDIP Peringatkan Bahaya Kekuasaan Otoriter
Ia mengatakan PDIP menjadikan momentum peringatan 27 Juli untuk mengingatkan publik bahwa watak kekuasaan otoriter yang pernah dibangun dari perpaduan kekuatan militer, parpol penguasa dan mono loyalitas aparatur sipil negara, hingga kontrol atas akses ekonomi dan narasi pemberitaan, pada akhirnya tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan rakyat.
"Itu ternyata kan tidak mampu berhadapan dengan kekuatan rakyat," katanya. Hasto menegaskan tidak ada kekuatan otoriter yang bertahan selamanya, dan hal itu yang menurutnya terus perlu diingatkan kepada publik. "Nah, sehingga tidak ada kekuatan otoriter itu yang langgeng. Kecuali kerusakan terhadap masa depan. Itu yang terus-menerus kami ingatkan," ujarnya.
