Ketegangan di Laut China Selatan kembali memanas setelah Filipina dan China saling menuding sebagai pihak yang memicu bentrokan di Second Thomas Shoal pada Senin (20/7/2026). Insiden ini terjadi di tengah pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio.
Kronologi Bentrokan Menurut Filipina
Militer Filipina menyatakan bahwa personel Penjaga Pantai China menyerang seorang awak angkatan laut Filipina dengan tongkat kayu hingga mengenai kepala. Kejadian bermula ketika kapal China mendekati BRP Sierra Madre, sebuah kapal perang yang telah lama dikandaskan dan dijadikan pos militer Filipina di Second Thomas Shoal. Menurut Angkatan Bersenjata Filipina, kapal Penjaga Pantai China yang membawa delapan personel mendekati kapal tersebut untuk mengambil foto dan merekam video. Ketika dua kapal karet Filipina berupaya mengusirnya, situasi berubah menjadi konfrontasi.
AFP melaporkan bahwa personel China "bereaksi dengan keras dan agresif dengan memukul personel angkatan laut Filipina menggunakan tongkat kayu." Militer Filipina kemudian menyerukan agar Beijing menghentikan tindakan yang dinilai melanggar hukum internasional. "Kami menyerukan kepada Tentara Pembebasan Rakyat, Penjaga Pantai China, termasuk milisi maritimnya, untuk menghentikan tindakan ilegal, koersif, agresif, dan menyesatkan di Laut Filipina Barat serta mematuhi Putusan Arbitrase 2016 yang menegaskan hak maritim sah Filipina berdasarkan hukum internasional," demikian pernyataan resmi militer Filipina.
Bantahan China dan Protes Diplomatik
Sebaliknya, Penjaga Pantai China membantah tuduhan tersebut. Beijing menyatakan bahwa kapal Filipina mengabaikan peringatan, mendekati kapal patroli China secara berbahaya, bahkan menjadi pihak pertama yang menyerang. "Personel Filipina terlebih dahulu menggunakan dayung, tongkat kayu, dan peralatan lainnya untuk menyerang secara agresif petugas penegak hukum China," klaim pihak China. China juga menuduh Filipina "memutarbalikkan fakta" dan menyebarkan tuduhan palsu terkait insiden tersebut.
Pada Selasa (21/7/2026), Kementerian Luar Negeri China menyatakan telah memanggil Duta Besar Filipina untuk menyampaikan protes resmi atas apa yang disebut sebagai "provokasi dan serangan yang disengaja" oleh Manila di Ren'ai Reef, nama yang digunakan Beijing untuk merujuk pada Second Thomas Shoal.
Reaksi AS dan Australia
Bentrokan tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah sekutu Filipina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengecam tindakan yang disebut sebagai perilaku "berbahaya dan agresif" terhadap personel angkatan laut Filipina. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengatakan, "Amerika Serikat mengecam tindakan China yang berbahaya dan agresif terhadap personel angkatan laut Filipina di Second Thomas Shoal pada 20 Juli 2026 dan menyerukan agar China segera menghentikan tindakan yang mengganggu stabilitas kawasan." Ia menambahkan bahwa pola tindakan Beijing terus mengganggu stabilitas kawasan. "Pola provokasi China terhadap operasi maritim Filipina yang sah merusak perdamaian dan stabilitas kawasan serta bertentangan dengan komitmen China untuk menyelesaikan sengketa secara damai."
Australia juga menyampaikan kecaman. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyebut tindakan China sebagai "perilaku yang membahayakan dan mengganggu stabilitas." Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan aksi kekerasan terhadap personel angkatan lautnya "tidak dapat diterima" dan memerlukan langkah diplomatik.
Implikasi terhadap Pertemuan ASEAN
Insiden terbaru terjadi ketika para menteri luar negeri ASEAN berkumpul di Manila. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Sebelum bertolak ke Manila, Rubio mengatakan bahwa ia terbuka untuk bertemu Wang Yi di sela-sela pertemuan tersebut. Dalam artikel opini yang diterbitkan oleh media Filipina pada Selasa (21/7/2026), Rubio menegaskan pentingnya kebebasan navigasi di Asia Tenggara. "Kebebasan ini sama sekali tidak dapat dianggap terjamin. Jika perairan ini jatuh ke bawah kendali kekuatan yang bersedia menggunakan perdagangan sebagai senjata geopolitik, maka Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN akan menghadapi ancaman serius terhadap kedaulatan, keamanan, dan masa depan ekonomi mereka."
Bentrokan ini memicu keraguan terhadap harapan tercapainya Code of Conduct antara ASEAN dan China di Laut China Selatan. Filipina menyebut Second Thomas Shoal berada di dalam zona ekonomi eksklusifnya sejauh 200 mil laut, sementara China terus mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan meskipun putusan arbitrase internasional menyatakan klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Isu Myanmar Jadi Agenda Penting
Selain sengketa maritim, isu Myanmar juga menjadi agenda penting dalam pertemuan ASEAN. Thailand kembali mendorong agar Myanmar sepenuhnya dilibatkan dalam forum ASEAN. Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan, "Yang terbaik adalah membawa Myanmar kembali ke dalam keluarga ASEAN." Ia menambahkan, "Kami percaya bahwa setelah lima tahun, kami perlu berbicara, kami perlu mendengarkan, dan mereka perlu menjelaskan." Namun, Malaysia tetap menolak normalisasi hubungan di tingkat tinggi selama penindasan di Myanmar masih berlangsung.
