Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya tiga anggota Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNPM) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Anton mendesak evaluasi mulai dari tahap administrasi hingga pelaksanaan pelatihan.
Pemeriksaan Kesehatan Harus Diperketat
“Diperlukan adanya evaluasi sejak dari tahap pemeriksaan administrasi persyaratan hingga pelaksanaan pelatihan. Pertama, pemeriksaan kesehatan bagi peserta sipil harus diperketat, tidak boleh sekadar memenuhi syarat formalitas,” kata Anton kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).
Anton menekankan bahwa niat para peserta untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan merupakan semangat yang patut dihormati. Namun, insiden ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi penyelenggara. Sebagai pimpinan Komisi I DPR, ia memahami program pembinaan karakter dan bela negara memiliki tujuan positif, tetapi keselamatan warga harus menjadi prioritas.
“Namun, kejadian yang menimpa ketiga peserta harus menjadi pengingat bahwa keselamatan jiwa warga negara adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa dikompromikan,” ujarnya.
Evaluasi Rekrutmen dan Kurikulum Pelatihan
Anton meminta pelatihan dievaluasi sejak tahap awal rekrutmen hingga pelaksanaan. Pemeriksaan kesehatan peserta sipil harus diperketat dan tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif. “Pemeriksaan kesehatan bukan lagi sekadar memiliki surat sehat, tetapi harus benar-benar dilakukan pemeriksaan kesehatan secara mendetail di rumah sakit, seperti pemeriksaan medis komprehensif mulai dari fungsi jantung, tekanan darah, serta riwayat penyakit bawaan sebelum mereka diizinkan mengikuti latihan fisik,” jelas politikus Partai Demokrat tersebut.
Ia menilai hanya peserta yang benar-benar sehat dan layak secara medis yang seharusnya diperbolehkan mengikuti latihan fisik berat. Selain itu, kurikulum dan modul pelatihan harus disesuaikan dengan karakteristik peserta sipil, mempertimbangkan batas kemampuan fisik dan kondisi lingkungan, termasuk cuaca ekstrem.
“Modul pelatihan sebaiknya mengurangi aktivitas fisik dan luar ruangan serta lebih difokuskan pada aktivitas dalam ruangan yang membangun kedisiplinan, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial,” katanya.
Prosedur Medis dan Investigasi
Anton juga menyoroti pentingnya pengetatan prosedur medis selama pelatihan. Ketersediaan tenaga dokter, ambulans, dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat harus dipastikan berjalan optimal. “Saya berharap kejadian ini dapat ditangani dan diinvestigasi dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur yang berlaku. Komisi I akan terus mengawal proses ini hingga tuntas dan memastikan ada perbaikan sistem yang benar-benar dijalankan demi menyempurnakan program ini ke depan,” pungkasnya.
Satu anggota program SPPI bagi calon pengelola KNPM dilaporkan meninggal saat mengikuti latihan dasar kemiliteran, menambah jumlah korban menjadi tiga orang. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait membenarkan laporan tersebut. “Benar, Kementerian Pertahanan telah menerima laporan mengenai meninggalnya salah satu peserta Program SPPI KNMP Tahun 2026 atas nama Novia Rahmadhani Sihotang yang mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta. Kemhan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhumah,” kata Rico dalam pernyataan yang dilansir Antara, Rabu (24/6).
