Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia (UII) secara terbuka mengungkapkan adanya tujuh dosa mematikan atau seven deadly sins yang membelenggu perekonomian Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Prodi Ekonomi Pembangunan UII pada Rabu, 29 Juli 2026.
Tujuh Dosa Ekonomi dan Desakan Darurat
Menurut unggahan tersebut, Aliansi Ekonomi Indonesia telah merilis 7 Desakan Darurat Ekonomi pada September 2025. Namun, hingga sembilan bulan setelahnya, pemerintah dinilai tidak melakukan perubahan arah kebijakan yang signifikan. “Pemerintah justru makin dalam terjebak 7 Dosa Ekonomi,” demikian pernyataan resmi Prodi Ekonomi Pembangunan UII yang dikutip dari Instagram.
Tujuh dosa ekonomi yang dimaksud mencakup kebijakan fiskal yang tidak tepat sasaran, defisit transaksi berjalan yang melebar, serta lemahnya daya saing industri dalam negeri. Para ekonom UII menilai bahwa tanpa adanya koreksi struktural, Indonesia akan sulit keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Kegagalan Pemerintah dalam Pivoting Kebijakan
Prodi Ekonomi Pembangunan UII menekankan bahwa pemerintah seharusnya melakukan pivoting atau perubahan haluan menuju kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Namun, alih-alih berbenah, kebijakan yang diambil justru memperparah situasi. Ketidakmampuan untuk beralih dari kebijakan populis menuju kebijakan yang terukur menjadi salah satu faktor utama terjadinya penumpukan dosa ekonomi tersebut.
“Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk mengambil keputusan yang tidak populer namun berdampak jangka panjang,” tambah pernyataan UII.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa tujuh dosa ekonomi ini mencerminkan kelemahan fundamental dalam tata kelola ekonomi nasional. Tanpa adanya perbaikan pada sektor fiskal, moneter, dan regulasi, target pertumbuhan ekonomi yang ambisius sulit dicapai.
Dampak dan Harapan ke Depan
Peringatan dari Prodi Ekonomi Pembangunan UII ini bukan sekadar kritik akademis, melainkan seruan darurat bagi para pemangku kepentingan. Masyarakat diharapkan lebih kritis terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, sementara kalangan akademisi terus mendorong riset yang dapat menjadi dasar keputusan yang lebih baik.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait pernyataan tersebut. Namun, publik menantikan langkah nyata untuk keluar dari jeratan tujuh dosa ekonomi yang disebut-sebut menghambat kemajuan bangsa.
