Prabowo Instruksikan Evaluasi Total Program MBG
Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul laporan adanya praktik dapur umum yang tidak sesuai aturan. Permintaan ini disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas penertiban dan penguatan program MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. "Terkait Program MBG, Presiden Prabowo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk merespons berbagai laporan yang masuk terkait praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan," jelas Teddy dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).
Fokus pada Koperasi Desa dan Kampung Nelayan
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan tim untuk fokus pada peningkatan pelayanan koperasi. Prabowo menginginkan KDMP menjadi penggerak ekonomi desa/kelurahan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Teddy menambahkan bahwa Presiden menekankan percepatan penataan Kampung Nelayan Merah Putih agar lebih produktif, tertata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Prabowo menyampaikan pesan tegas kepada para menteri dan kepala badan agar setiap program prioritas negara dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. "Tidak boleh ada pelaksanaan yang melenceng dari tujuan maupun pihak-pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan di luar amanat pemerintah," ujar Teddy.
Zulhas Ungkap Langkah Pembenahan MBG
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa langkah-langkah perbaikan terhadap program MBG tengah berjalan. Pemerintah menargetkan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan program MBG dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan. "Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan," kata Zulhas usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah saat ini melakukan kajian mendalam terhadap berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden tersebut sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikannya. Langkah strategis itu akan dilaporkan kepada Prabowo untuk diputuskan lebih lanjut. "Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini," ungkapnya.
Kendala yang Teridentifikasi
Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Mulai dari penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah. "Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya," tutur Zulhas.
