Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil langkah tegas dengan menutup permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memecat 261 pegawai non-ASN. Langkah ini disambut oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris sebagai momentum untuk merombak total tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penutupan 833 SPPG karena Pelanggaran Standar
Dalam jumpa pers di Kantor BGN, Senin (27/7/2026), Sudaryono mengumumkan suspensi permanen terhadap 833 dapur SPPG. Penutupan ini buntut dari pelanggaran standar kualitas dan kebersihan. "Intinya dapur yang beroperasi kemudian tidak meet terhadap standar yang kita tentukan dan itu kita hentikan, karena taruhannya nyawa," ujarnya. Rincian penutupan meliputi 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 di Jawa dan Madura, serta 424 di wilayah lainnya.
Pemecatan 261 Pegawai Non-ASN
Selain penutupan, Sudaryono juga melakukan bersih-bersih internal dengan memberhentikan 261 pegawai non-aparatur sipil negara, terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya menegakkan disiplin dan akuntabilitas di lingkungan BGN.
Tanggapan Komisi IX DPR: Bukan Terobosan, Melainkan Kewajiban
Charles Honoris mengapresiasi langkah cepat Kepala BGN, namun menyoroti bahwa penutupan SPPG yang melanggar SOP seharusnya dilakukan sejak awal. "Saya tidak melihat itu sebagai sebuah terobosan. Itu adalah kewajiban yang memang seharusnya dilakukan sejak awal. SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional tidak boleh diizinkan beroperasi sejak hari pertama," kata Charles saat dihubungi, Selasa (28/7/2026). Ia mengungkapkan bahwa faktanya ada SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tetapi tetap dipaksakan beroperasi.
Redesain Tata Kelola Diperlukan
Menurut Charles, persoalannya bukan sekadar pengawasan, melainkan desain dan tata kelola program sejak awal yang bermasalah. "Yang dibutuhkan bukan hanya menutup dapur setelah terjadi pelanggaran atau bahkan setelah muncul korban, tetapi memastikan proses verifikasi dan perizinan di awal dilakukan secara ketat sehingga dapur yang tidak memenuhi standar tidak pernah beroperasi," tegasnya. Ia berharap pembenahan di bawah Sudaryono tidak berhenti pada tindakan korektif sesaat, melainkan menjadi momentum untuk redesain total tata kelola Program MBG agar lebih aman, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Apresiasi dan Harapan soal Korupsi
Charles juga mengomentari pemecatan 261 pegawai. Ia mengapresiasi langkah bersih-bersih, tetapi berharap itu bukan sekadar gimik. "Masyarakat tentu berharap ini bukan sekadar gimik, melainkan komitmen nyata untuk membersihkan BGN dari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang," ujarnya. Ia mengungkit kasus korupsi yang menjerat pimpinan BGN terdahulu, dan menekankan proses evaluasi dan penindakan harus menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Langkah Sudaryono ini menuai beragam reaksi. Sejumlah pihak menilai penutupan 833 dapur dan pemecatan pegawai merupakan sinyal keras untuk perbaikan sistem. Namun, Charles mengingatkan bahwa perubahan fundamental harus dimulai dari desain program, bukan sekadar reaksi setelah pelanggaran terjadi. Publik pun menanti apakah BGN akan mampu menjalankan redesain tata kelola yang diharapkan agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
