Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Tetap untuk Korban Bencana di Sumatera
Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Upaya strategis ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Laporan Pembangunan Huntap yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Rapat berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu, 25 Februari 2026.
Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menegaskan bahwa pembangunan huntap dilaksanakan melalui berbagai skema pendanaan. Dana utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara dukungan tambahan diperoleh melalui skema gotong royong dengan berbagai pihak. "Kita tahu bahwa huntap ini dibangun nanti oleh APBN, oleh Kementerian PKP untuk di kompleks," ujarnya dalam pernyataan resmi.
Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Efektivitas Pembangunan
Selain pendanaan APBN, pembangunan huntap di luar kompleks akan didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kolaborasi lintas lembaga juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Polri, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Tito secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah berkontribusi dalam penyediaan huntap bagi masyarakat terdampak. "Kita ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah memberikan kontribusi, bertoleransi, solidaritas kepada masyarakat yang tertimpa musibah," tambahnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan huntap dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor untuk memastikan efisiensi dan ketepatan waktu. "Kita masih berupaya untuk supaya [huntap] dalam waktu dekat bisa diserahkan kepada rakyat," ujar Maruarar. Pemerintah juga memastikan ketersediaan berbagai infrastruktur pendukung, seperti jaringan listrik, air bersih, dan akses jalan, guna menciptakan lingkungan hunian yang layak dan berkelanjutan.
Solusi Atas Tantangan dan Kehadiran Pejabat Kunci
Rapat koordinasi ini tidak hanya membahas percepatan pembangunan, tetapi juga mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam penyediaan huntap. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sugianto Kusuma. Dari pemerintah daerah, hadir Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, menunjukkan komitmen bersama dalam pemulihan pascabencana.
Dengan pendekatan kolaboratif dan pendanaan yang solid, pemerintah bertekad untuk segera menyerahkan huntap kepada warga terdampak, mengurangi penderitaan, dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di Sumatera pascabencana.
