Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dengan tegas menolak rencana pemerintah yang ingin segera menerapkan Bahasa Perancis sebagai mata pelajaran di semua jenjang pendidikan. Penolakan ini muncul setelah Presiden Prabowo menyampaikan instruksinya saat kunjungan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron pada Kamis waktu setempat.
Instruksi Presiden Prabowo
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, mempelajari Bahasa Perancis. Instruksi ini disampaikan secara mendadak tanpa didahului oleh diskusi atau kajian yang memadai.
Reaksi P2G
Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), menyatakan kekecewaannya. "Tak ada angin atau hujan, tiba-tiba Pak Presiden memerintahkan sekolah di semua tingkatan mengajarkan bahasa Prancis kepada murid," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (31/5/2026).
Menurut P2G, kebijakan bahasa asing harus direncanakan dengan matang, termasuk analisis kebutuhan, ketersediaan guru, dan kurikulum yang sesuai. P2G juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penguasaan bahasa Inggris dan bahasa daerah.
Dampak Potensial
Penerapan Bahasa Perancis secara mendadak dikhawatirkan akan membebani siswa dan guru. P2G menyarankan pemerintah untuk melakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka juga meminta agar kebijakan ini tidak bersifat politis, melainkan didasarkan pada kepentingan pendidikan nasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai rencana tersebut.
