Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) resmi mengusulkan skema tarif berlangganan TransJakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketua DTKJ Sugihardjo mengungkapkan konsep ini dinilai lebih hemat bagi pekerja harian yang rutin menggunakan transportasi umum.
Skema Berlangganan Dorong Penggunaan Transportasi Umum
Sugihardjo menjelaskan bahwa sistem berlangganan telah banyak diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan frekuensi penggunaan transportasi publik. DTKJ merancang beberapa opsi periode langganan, mulai dari mingguan, dua mingguan, hingga bulanan.
"Kita mendorong tarif langganan. Di luar negeri banyak yang menggunakan sistem langganan," kata Sugihardjo di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Perhitungan Tarif: Rp200 Ribu per Bulan vs Rp250 Ribu
Usulan tarif langganan Rp200 ribu per bulan dihitung berdasarkan asumsi tarif reguler TransJakarta menjadi Rp5.000 per perjalanan. Bagi pekerja yang pulang-pergi setiap hari, biaya harian mencapai Rp10 ribu. Dengan 25 hari kerja dalam sebulan, total pengeluaran mencapai Rp250 ribu. DTKJ mengusulkan diskon 20 persen melalui skema berlangganan, sehingga tarif menjadi Rp200 ribu per bulan.
"Kalau 5.000 berangkat, 5.000 pulang, sudah Rp10 ribu. Dikali 25 hari kerja menjadi Rp250 ribu. Karena langganan kita usulkan diskon 20 persen, tarifnya hanya Rp200 ribu," beber Sugihardjo.
Opsi Periode Lebih Pendek dan Penyederhanaan Tarif
Selain paket bulanan, DTKJ juga membuka opsi paket langganan mingguan atau dua mingguan untuk mengakomodasi pengguna yang tidak bepergian setiap hari. DTKJ juga mengusulkan penyederhanaan kelompok tarif TransJakarta: tarif dalam wilayah Jakarta menjadi satu kelompok sebesar Rp5.000 yang mencakup layanan BRT, non-BRT, dan integrasi dengan Mikrotrans. Sementara untuk layanan TransJabodetabek, diusulkan tarif Rp10 ribu.
Sugihardjo menegaskan bahwa penyesuaian tarif harus dibarengi peningkatan kualitas layanan dan kemudahan integrasi antarmoda. Ia menyebut kajian tarif tidak hanya mempertimbangkan biaya operasional, tetapi juga kemampuan masyarakat membayar.
"Yang kita lihat bagaimana tarif ini tidak membebani masyarakat dulu," jelasnya.
Pramono Anung Kaji Usulan DTKJ
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menerima usulan dari DTKJ dan akan segera mengkajinya bersama DPRD DKI Jakarta. Ia mengakui keputusan penyesuaian tarif TransJabodetabek molor dari target tiga bulan yang pernah dijanjikannya.
"Saya sudah mendapatkan usulan tersebut. Nanti kami bahas dan segera memang harus diambil keputusan terutama untuk Transjabodetabek yang ke bandara," kata Pramono kepada wartawan, Selasa (7/7).
"Yang pada waktu itu saya janjikan dalam waktu tiga bulan akan kita umumkan. Ini sudah lebih dari tiga bulan sehingga sekarang ini memang kita juga sedang membahas dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai hal tersebut," ujarnya.
